KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DALAM HAK MEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010)

Abstract

Penentuan status anak dalam hukum Indonesia pada dasarnya didasarkan pada keabsahan perkawinan orang tuanya, yaitu antara anak yang lahir dari perkawinan sah dan anak yang lahir di luar perkawinan. Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai sarana administratif guna menjamin kepastian hukum, namun tidak menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum Islam. Tidak adanya pencatatan perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum, khususnya terhadap kejelasan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya, termasuk dalam hal hak waris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terjadi perkembangan penting dalam pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum. Namun demikian, pengakuan tersebut tidak bersifat otomatis dan tetap memerlukan penetapan pengadilan. Dalam perspektif hukum Islam, putusan tersebut tidak mengubah konsep nasab sebagai dasar utama pewarisan, melainkan memberikan penguatan terhadap perlindungan hak keperdataan anak. Dalam praktik peradilan agama, penerapan putusan ini menunjukkan kecenderungan hakim untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, terutama melalui mekanisme penetapan asal-usul anak sebagai dasar perlindungan hukum.