KAJIAN HUKUM PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (Studi Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PN Medan)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya sengketa hukum dalam pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia. Permasalahan utama bersumber dari ketidakseimbangan kepentingan antara kreditur yang menuntut pelunasan piutang secara cepat dengan debitur yang berupaya mempertahankan haknya atas harga aset yang wajar. Fenomena "harga murah" dalam lelang sering kali memicu gugatan karena dianggap mencederai rasa keadilan bagi debitur. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada penerapan prinsip keadilan dalam proses lelang eksekusi dengan membedah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 355/Pdt.G/2023/PN Mdn sebagai studi kasus utama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah regulasi terkait Hak Tanggungan dan lelang, serta pendekatan kasus (case approach) untuk memahami pertimbangan hukum hakim. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kedudukan prinsip keadilan dalam putusan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PN Mdn memandang pelaksanaan lelang telah memenuhi keadilan prosedural karena telah sesuai dengan UU Hak Tanggungan dan PMK Nomor 213/PMK.06/2020. Penggunaan jasa Penilai Independen dalam penetapan nilai limit dianggap sebagai perlindungan hukum terhadap hak-hak para pihak, sehingga peralihan hak kepada pemenang lelang dinyatakan sah. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keadilan substantif bagi debitur masih sulit diwujudkan akibat besarnya selisih antara nilai likuidasi dengan harga pasar wajar. Dominasi kreditur dalam menentukan nilai limit serta lemahnya posisi tawar debitur menjadi kendala utama, yang mengindikasikan bahwa sistem lelang saat ini masih memerlukan penguatan regulasi demi perlindungan hukum yang lebih proporsional bagi debitur.