TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA YANG MEMUAT PERJANJIAN NOMINEE DALAM KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS

Abstract

Notaris berperan penting sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat secara hukum, salah satunya akta pendirian perseroan terbatas. Namun, dalam praktik bisnis sering ditemukan akta pendirian perseroan yang memuat klausula perjanjian nominee, yaitu perjanjian untuk menyamarkan identitas pemilik saham sebenarnya dengan menunjuk pihak lain sebagai pemegang saham secara formal. Fokus kajian penelitian, yaitu: Petama, Bagaimana kedudukan hukum perjanjian nominee dalam kepemilikan saham pada perseroan terbatas menurut sistem hukum di Indonesia. Kedua, Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan akibat akta notaris yang memuat perjanjian nominee. Ketiga, Bagaimana bentuk dan batas tanggung jawab notaris terhadap akta yang memuat perjanjian nominee dalam praktik kenotariatan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum Normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dan dengan metode pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, data yang diperoleh dari data kepustakaan atau studi literatur, termasuk hukum Islam, data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen (documentary research). Metode penulisan yaitu dengan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian nominee dalam kepemilikan saham perseroan terbatas pada prinsipnya bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia yang menekankan transparansi dan kepastian pemegang saham yang sah. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dapat ditempuh melalui upaya preventif maupun represif, baik melalui mekanisme perdata, administratif, maupun kode etik profesi. Tanggung jawab notaris dapat timbul apabila notaris terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, prinsip kehati-hatian, dan kewajiban profesional, yang dapat berakibat pada tanggung jawab perdata, administratif, maupun etik sesuai tingkat pelanggaran.