PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENCATATAN PERKAWINAN (Studi Komparatif Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia)

Abstract

Latar belakang penelitian ini berangkat dari maraknya perkawinan warga negara Indonesia di luar negeri yang tidak dicatatkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status perkawinan dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, terutama dalam hal waris. Padahal secara moral, anak tidak seharusnya menanggung akibat dari kelalaian orang tuanya dalam memenuhi kewajiban administrative. Tesis ini menggunakan teori kepastian hukum, teori Maqasid Al-syariah, dan Perlindungan Hukum. Penelitian dalam tesis ini berjenis penelitian Normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, bersifat penelitian deskriptif analisis, menggunakan sumber data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan melakukan Teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan (library research), analisis data kualitatif, dengan menitikberatkan peraturan perundang-undangan yang menurut hukum Indonesia dan Malaysia, dengan mengkaji kedudukan hukum anak sebagai ahli waris, serta menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan luar negeri yang tidak didaftarkan tidak memiliki kekuatan hukum administratif, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut berpotensi tidak diakui sebagai anak sah dan kehilangan hak waris. Namun, Indonesia telah memberikan perlindungan hukum melalui Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sedangkan Malaysia masih mempertahankan pandangan Formalistik yang membatasi hak waris anak tidak sah.