TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) (Studi di Kantor Notaris Kabupaten Asahan)

Abstract

Online single submission merupakan sistem perizinan berusaha yang baru berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha yang kemudian di perbaharui dengan PP No. 28 Tahun 2025, yang ditujukan langsung kepada para pelaku usaha, dimana tidak ditemukan tanggung jawab notaris dalam perizinan berusaha sesuai dengan aturan tersebut serta aturan hukum lainnya, namun dalam praktiknya sering dijumpai notaris yang melakukan pendaftaran perizinan bersaha melalui sistem oss, berdasarkan pemintaan para pelaku usaha kepada notaris yang bertindak A/N pribadi untuk menerima kuasa dalam melakukan pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem oss guna kepentingan dan ke inginan dari pelaku usaha itu sendiri, Dengan adanya perjanjian pemberian kuasa tentunya melahirkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem perizinan berusaha bagi pelaku usaha melalui sistem oss, pendaftaran perizinan berusaha melalui sitem oss yang di lakukan oleh notaris, serta tanggung jawab notaris dalam pengurusan perizinan berusaha melalui sistem oss. Tesis ini menggunakan teori kewenangan, teori sistem hukum, dan teori tanggung jawab, Penelitian dalam tesis ini berjenis Penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian termasuk juga melakukan penelitian kepustakaan atau lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang kompeten guna memperoleh bahan atau data yang konkrit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem perizinan oss dapat di akses langsung oleh pelaku usaha melalui situs https://oss.go.id, dikernakan tidak ada hubungan dengan akun notaris, pendaftaran perizinan berusaha melalui sitem oss yang di lakukan oleh notaris atas dasar perjanjian pemberian kuasa yang menganggap notaris mempunyai kemampuan didalamnya, maka pelaku usaha memberi kuasa kepada notaris untuk membantu mereka dalam hal pengurusan perizinan berusaha atas suatu badan usaha yang akta pendiriannya dibuat oleh notaris, dilihat dari UUJN dan UU lainnya notaris tidak memiliki tanggung jawab dalam memproses perizinan berusaha melalui sistem oss, hanya berperan memverivikasi data usaha.