AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YANG TIDAK SESUAI ANTARA AGENDA RAPAT DAN PELAKSANAAN RAPAT PEMBINA YAYASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 389/PDT.G/2019/PN BDG)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan yang dibuat tidak sesuai dengan agenda rapat, mengidentifikasi problematika hukum yang timbul akibat cacat prosedural dalam pelaksanaan rapat, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum baik dari pihak notaris maupun pembina yayasan sebagaimana tercermin dalam putusan 389/Pdt.G/2019/PN Bdg. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data primer diperoleh melalui studi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Bdg sebagai objek penelitian. Data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, peraturan pelaksanaannya, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan yang dibuat tidak sesuai dengan agenda rapat dalam kasus putusan 389/Pdt.G/2019/PN Bdg dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum karena mengandung cacat prosedural serta melanggar prinsip keadilan. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan problematika hukum, antara lain adanya perbuatan melawan hukum, keputusan rapat yang cacat, akta notaris yang kehilangan kekuatan hukum, serta potensi sanksi bagi notaris. Pertanggungjawaban hukum dalam kasus ini dibebankan kepada dua pihak, yaitu notaris yang lalai memastikan keabsahan akta dan pembina yayasan yang menyimpang dari prosedur rapat, sehingga keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi maupun kerugian immateril.