ANALISIS KREDIBILITAS DAN TANGGUNG JAWAB AUDITOR PEMERINTAH DALAM PENDETEKSIAN FRAUD PADA LAPORAN KEUANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Abstract

Fraud pada laporan keuangan merupakan kesengajaan atau kecerobohan baik berupa tindakan yang disengaja ataupun kelalaian yang mengakibatkan kekeliruan bersifat material pada laporan keuangan sehingga laporan keuangan mengandung informasi yang menyesatkan. Penelitian ini meneliti tentang analisis kredibilitas dan tanggungjawab auditor pemerintah dalam pendeteksian fraud pada laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama, Auditor inspektorat sudah cukup memiliki Kredibilitas dan pengalaman dalam melakukan pemeriksaan, dari data temuan yang ditemukan dan direkomendasikan untuk provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2013 s.d 2017, yaitu terdapat 1,423 temuan dan 1,709 rekomendasi. Dengan rincian kasus selesai sebanyak 1,197. Dalam proses sebanyak 142 rekomendasi dan 344 belum ditindaklanjuti. Kemudian untuk Kabupaten/Kota 1,668 temuan dan 2,040 rekomendasi. Dengan rincian 1,270 kategori selesai, 401 kategori dalam proses dan 328 kategori belum ditindaklanjuti. Dengan banyaknya temuan dan rekomendasi auditor memiliki keahlian dan kepercayaan yang berkaitan dengan nilai jujur, ketulusan, moral , adil sopan dan etis dalam melakukan pemeriksaan. Kedua, Dalam melakukan pemeriksaan Auditor juga melakukan tanggungjawabnya untuk mendeteksi fraud melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan setelah melakukan pemeriksaan melakukan feedback dengan melakukan prosedur surat menyurat formal meminta tanggapan dari objek yang diperiksa. Selain itu pengungkapan kasus 18 orang kepala daerah yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan juga merupakan pencapaian, dimana terdapat 272 kasus yang merugikan keuangan Negara ditangani APH tahun 2010 s.d 2018 semester 1 yang terpublikasi di Sumatera Utara, dengan 716 orang tersangka dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 1.174.608. 057.192 dengan nilai suap mencapai angka, Rp 73.934.000.000.