ANALISIS PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TERHADAP KEPATUHAN INTEGRASI NIK DAN NPWP DI WILAYAH PAJAK MEDAN TIMUR

Abstract

Inefisiensi dari banyaknya penggunaan kartu dapat menjadi salah satu pemicu yang membangkitkan keyakinan pada masyarakat bahwa jika NIK diterapkan menjadi NPWP, Mengingat banyaknya nomor identitas yang harus dimiliki masyarakat dalam berbagai keperluan administrasi. Integrasi NIK dan NPWP merupakan langkah awal yang baik, sehingga kedepan masyarakat tidak perlu membawa Kartu NPWP dan cukup membawa KTP saja. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer. Teknik pengumpulan data adalah melalui survey, observasi, dan focus grup discussion. Responden yang diperlukan sekitar 100 orang wajib pajak, 3 informan atau ahli perpajakan, dan 2 petugas penyuluh pajak. Metode yang digunakan yaitu wawancara, studi dokumentasi dan angket/kuesioner.Dari permasalahan yang diajukan dan pengujian yang dilakukan pada riset ini, periset menarik kesimpulan bahwasanya mayoritas responden setuju kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP efektif diterapkan saat ini dan berdampak positif terhadap wajib pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas kebijakan tersebut adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan. Hal ini didukung hasil wawancara yang dapat disimpulkan bahwasanya setelah kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP mulai diberlakukan, banyak Wajib Pajak yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan validasi NIK menjadi NPWP. Hal itu terjadi karena Wajib Pajak mengetahui kemudahan yang di dapat setelah memvalidasi NIK menjadi NPWP. Namun, Wajib Pajak kurang memahami cara memvalidasi NIK menjadi NPWP secara mandiri. Hasil riset ini, kami rekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat terus meningkatkan program dan melakukan sosialiasi berkelanjutan terhadap kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP. Kemudian, kepada seluruh lembaga pemerintahan terkait seperti BPJS dapat mengikuti kebijakan pengintegrasian identitas kependudukan menjadi terpusat pada NIK.