STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM MENINGKATKAN ELEKTABILITAS PADA PILKADA 2020 DI KOTA MEDAN

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena pesta demokrasi pada 2020 yang lalu yaitu pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak di 270 daerah di Indonesia. Adapun kontektasi pemilihan calon kepala daerah di kota Medan diikuti oleh dua calon pasangan yaitu Boby Nasution dan Akhyar Nasution. Adapun tujuan dari penelitian ini menganalisis strategi komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera dalam meningkatkan elektabilitas pada Pilkada 2020 di Kota Medan serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan strategi komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera dalam meningkatkan elektabilitas pada Pilkada 2020 di Kota Medan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori startegi komunikasi yang meliputi strategi penguatan, strategi bujukan, strategi rasionalisasi dan strategi konfrontasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana untuk pengumpulan datanya peneliti lakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu PLT Dewan Perwakilan Daerah PKS Kota Medan, Sekretaris Tim Pemenangan pasangan AMAN, calon Wakil Walikota yang langsung mengikuti kontekstasi pemilihan tersebut, dan satu informan triangulator yaitu Wakil BM Partai Amanat Nasional SUMUT. Hasil penelitian didapatkan bahwa ada tiga jenis startegi komunikasi politik yang paling dominan digunakan oleh pihak PKS pada kontektasi pemilihan walikota yang lalu, yaitu Strategi rasionalisasi, strategi bujukan, dan strategi penguatan. Simpulan strategi rasionalisasi dilakukan dengan cara persuasif kepada masyarakat melalui aktivitas komunikasi door to door, strategi bujukan dilakukan dengan penetapan pasangan calon dinilai mempunyai citra tertentu di masyarakat dan strategi penguatan dilakukan dengan menjelaskan latar belakang pasangan calon yang meraka usung, sedangkan faktor penghambatnya disebabkan oleh penggiringan opini publik mengenai PKS yang identik dengan agama tertentu, keterbatasan logistik sampai dengan adanya dugaan ketidak netralitasan penyelenggara PEMILU.