STRATEGI PENGAWASAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA SIMATAHARI KECAMATAN KOTAPINANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Abstract

penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang Strategi Pengawasan Internal Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta- fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Key Informan/Narasumber terdiri dari: Ketua BPD Simatahari, Sekretaris BPD Anggota BPD, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat Desa Simatahari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa SImatahari sudah berjalan dengan cukup baik hal tersebut ditandai dengan mayoritas penerima dana adalah keluarga/rumah tangga miskin, Sistem pengawasan penyaluran dana dinilai baik dalam pengertian dapat menjamin dana sampai kepada penerima secara utuh dan dalam waktu singkat, tingkat konflik sosial dalam pelaksanaan Program di Desa Simatahari tergolong rendah. Selain itu, strategi pengawasan melalui pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan program telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, walaupun dalam prakteknya masih ditemukan pula kelemahan dan kekurangan dari pengawasan ini, misalnya penyebarluasan informasi mengenai kebijakan program BLT kepada masyarakat sangat terbatas dan tidak adanya pedoman umum atau petunjuk pelaksanaan mengenai program tersebut. Adapun Faktor faktor pendukung antara lain kesiapan unit pelaksana, adanya dukungan masyarakat, struktur organisasi pemerintah yang berfungsi dengan baik. Sementara faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi antara lain tidak tersedianya pedoman umum program serta petunjuk pelaksana setiap tahapan pelaksanaan, sosialisasi yang tidak mengena sasaran, adanya unsur nepotisme dalam menentukan sasaran, koordinasi yang kurang optimal dan kurang sensitifnya kriteria kemiskinan.