Batasan Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta yang Dibuatnya (Studi di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara)

Abstract

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Kewajiban merahasiakan akta dan keterangan yang diperoleh Notaris sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengapa Notaris diberikan hak ingkar/kewajiban ingkar?, bagaimana ruang lingkup hak ingkar/kewajiban ingkar oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya? dan bagaimana akibat hukum bila Notaris tidak menggunakan hak ingkar/ kewajiban ingkar terhadap akta yang dibuatnya? Penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif), objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif merupakan metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yang diteliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batasan-batasan kewajiban menjaga kerahasiaan dalam kaitan hak ingkar Notaris adalah sepanjang tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur bahwa untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/pernyataan yang diterima Notaris. Notaris diberikan hak ingkar/kewajiban ingkar karena Notaris sebagai jabatan kepercayaan. Jika tidak karena diperintahkan atau dibolehkan undang-undang untuk membuka isi akta dan katerangan/pernyataan yang diperolehnya maka bisa dikenakan pidana maupun perdata.