PELAKSANAAN HAK INGKAR NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK (STUDY KASUS NOTARIS KABUPATEN DELI SERDANG

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara dalam membuat akta otentik. Dlam pembuatan akta otentik tersebut harus sesuai dengan standar yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, Apabila Notaris dipanggil/diminta oleh Penyidik untuk bersaksi /memberikan keterangan tentang akta otentik yang dibuat oleh/dihadapan Notaris maka menjadi kewajiban hukum Notaris untuk memenuhi hal tersebut. Pada saat Notaris memenuhi panggilan tersebut di hadapan penyidik, Notaris dapat menyatakan akan menggunakan Kewajiban Ingkarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN. Pernyataan menggunakan kewajiban hak ingkar tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai hak ingkar dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan UUJN-P kepada Notaris, sehingga menimbulkan permasalahan hukum yaitu jika menggunakan kewajiban ingkar, oleh penyidik/kejaksaan/hakim akan kehendaknya kepada Notaris dan mengancam Notaris dengan ancaman menghalangi proses penyidikan/peradilan. Sesaat setelah Notaris disumpah/mengangkat sumpah sebagai Notaris, maka pada jabatannya telah pula melekat (antara lain) Kewajiban Ingkar (Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN, sehingga pada setiap waktu/tempat/dimanapun Notaris dapat melaksanakan hak ingkar, hak ingkar tersebut dalam pembuatan akta otentik. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, beranjak dari adanya kekosongan norma. Teknik pengumpulan data bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi kasus dan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis bahan buku menggunakan teknik deskriptif, dan argumentasi yang dikaitkan dengan teori dan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan. Hasil penelitian terhadap