Abstract:
Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga merupakan kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Dalam meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, pemerintah telah memberikan suatu kebijakan dengan di keluarkannya PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Dalam Rangka Penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan. Metode penelitan yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yang diperoleh dari wawancara Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Dalam Rangka Penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan masih belum optimal karena pada kenyataannya masih banyak perilaku menyimpang yang dilakukan oleh PNS terhadap hukum dan norma yang berlaku dalam bentuk sikap dan perilaku tidak patuh dan kurang tertib terhadap aturan yang telah ada seperti mentaati ketentuan hari kerja dan jam kerja
