Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kota Medan

Abstract

Perlindungan anak adalah salah satu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak tersebut adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan. Dengan diadakannya perlindungan ini bertujuan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapaat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran. Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskripstif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kota Medan sudah terimplementasi dengan baik, walaupun belum dapat dikatakan maksimal karena masih ada kendala-kendala atau penyimpangan yang terjadi dimasyarakat yang didasarkan pada kategorisasi seperti adanyan perencanaan program kegiatan sudah berjalan cukup baik dan efektif program-program yang sudah terlaksana tersebut antara lain program perlindungan anak bagian perlindungan pemenuhan hak anak, atas dasar hukum dan kekerasan anak, perlindungan hak sipil untuk nak-anak serta hak fasilitas hidup dilingkungan layak serta berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Tujuan dan sasaran nya agar anak mendapatkan pelayanan yang mana semestinya. Prosedur pembinaan dilakukan untuk mengayomi masyarakat dengan baik agar anak dapat memenuhi hak-haknya. Tindakan yang dijalankan sudah sesuai kebijakan yang berlaku. Adapun kendalanya yaitu masih kurang pahamnya masyarakat tentang perlindungan anak tersebut, kurangnya kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) lembaga pemenuhan hak anak, anggaran yang masih sangar terbatas, koordinasi masih kurang antar OPD ( Organisasi Perangkat Daerah )