Implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Dalam Rangka Pemenuhan Hak Pekerja di Kota Medan

Abstract

Hak-hak pekerja adalah sejumlah peraturan perundangan dan hak asasi manusia yang terkait dengan hubungan antara pekerja dengan majikan. Hak ini biasanya diperoleh melalui undang-undang ketenagakerjaan. Secara umum, wacana tentang hak-hak pekerja terkait dengan negosiasi gaji, tunjangan, dan kondisi kerja yang aman. Secara yuridis dalam hukum ketenagakerjaan kedudukan pengusaha dan pekerja adalah sama dan sederajat. Namun, secara sosiologis pada suatu kondisi tertentu kedudukan antara pekerja dengan pengusaha tidak sama dan seimbang. Karena seringkali pekerja berada pada posisi yang lemah. Maka dari itu di dalam dunia ketenagakerjaan pekerja adalah kaum yang harus diberikan perlindungan terhadap hak-haknya. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Dalam Rangka Pemenuhan Hak Pekerja di Kota Medan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskiptif dengan analisis kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa Implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Dalam Rangka Pemenuhan Hak Pekerja di Kota Medan belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Hal ini dikarenakan minimnya kemauan perusahaan untuk mengikuti atau menerapkan aturan yang telah diberlakukan dengan baik, kurangnya sosialisasi dari implementator setempat, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan dikarenakan jumlah pengawas ketenagakerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ingin diawasi.