Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian
intern yang diterapkan badan pendapatan daerah Kabupaten Langkat dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Langkat dan untuk mengetahui
faktor-faktor penyebab unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah belum
diterapkan secara optimal. Agar pengendalian intern yang digunakan oleh
Bapenda berjalan dengan efektif, sistem pengendalian intern pemerintah diatur
dalam Peraturan Pemerintah Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang sistem
pengendalian intern pemerintah. Dimana sistem pengendalian intern pemerintah
diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang sistem
pengendalian intern pemerintah. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan
penelitian deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang
diterima dari Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat berupa
wawancara dan pengumpulan data-data jumlah target, realisasi Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sehingga memberikan gambaran yang
cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan
dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisis deskriptif
kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah penerapan Sistem Pengendalian Intern BPHTB pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat belum optimal dengan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, kurangnya
pengawasan atau peraturan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan, kurangnya penyediaan alat komunikasi
dan informasi yang disediakan oleh pusat untuk memudahkan kinerja Bapenda
dalam penerimaan BPHTB,dan walaupun adanya pihak eksternal yang melakukan
pengawasan dan pemeriksaan, tetapi pemantauan mengenai Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) yang rendah dari harga di pasaran serta peraturan dan sanksi yang
mengatur tentang NJOP belum sepenuhnya efektif. Adapun faktor-faktor yang
menyebabkan unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah belum
diterapkan secara optimal yaitu: (1) Kurangnya Pengendalian dan (2) Terbatasnya
sistem yang digunakan untuk mendapatkan informasi, (3) Kurangnya persaingan
dalam dunia bekerja
