| dc.description.abstract |
Perdagangan orang (human trafficking) merupakan bentuk perbudakan
modern yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan,
atau penerimaan seseorang melalui paksaan, ancaman, penipuan, penyalahgunaan
kekuasaan, maupun kondisi rentan untuk tujuan eksploitasi. Kejahatan ini
mencakup kerja paksa, eksploitasi seksual, prostitusi, dan perbudakan domestik,
dengan perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan. Perkembangan
kejahatan perdagangan orang menunjukkan keterlibatan korporasi yang beroperasi
secara terorganisasi, baik pada tingkat nasional maupun transnasional. Indonesia
telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun pengaturan pertanggungjawaban pidana
korporasi masih menghadapi kelemahan dalam aspek pembuktian, penentuan pihak
yang bertanggung jawab, penerapan sanksi, dan pemulihan korban.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual.
Penelitian bersifat eksplanatoris dan evaluatif untuk menganalisis sistem
pertanggungjawaban pidana korporasi serta merumuskan rekonstruksi hukum
berdasarkan nilai keadilan Pancasila. Sumber bahan hukum terdiri atas data
kewahyuan berupa Al-Qur’an dan Hadis serta bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier. Penelitian menggunakan teori pertanggungjawaban sebagai grand theory,
teori perlindungan hukum sebagai middle theory, dan teori keadilan sebagai applied
theory.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi
dalam tindak pidana perdagangan orang belum mencerminkan nilai keadilan secara
komprehensif karena belum mampu menjangkau kompleksitas struktur,
kewenangan, dan mekanisme pengambilan keputusan korporasi. Perlindungan
terhadap korban juga belum optimal, khususnya dalam pemenuhan restitusi,
rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya
pembaruan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi agar mampu
menjangkau korporasi sebagai subjek hukum sekaligus memastikan pemulihan hak
korban secara efektif.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi pertanggungjawaban
pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang merupakan kebutuhan
mendasar dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila. Rekonstruksi
diarahkan pada integrasi teori identifikasi dan teori agregasi, penerapan doktrin
strict liability dan vicarious liability, penguatan mekanisme pembuktian,
pemisahan pertanggungjawaban korporasi dari pertanggungjawaban pengurus
secara individual, serta penguatan sanksi pidana dan kewajiban pemulihan korban.
Rekonstruksi tersebut harus berlandaskan sila kedua dan sila kelima Pancasila
untuk menjamin perlindungan martabat manusia, kepastian hukum, dan keadilan
substantif melalui pemulihan hak korban secara fisik, psikologis, sosial, dan
ekonomi. |
en_US |