Abstract:
Perkembangan teknologi informasi di era digital telah mengubah cara
pengelolaan data pribadi, khususnya data pribadi yang bersifat spesifik.
Kemudahan pengumpulan, pengolahan, dan distribusi data memberi manfaat, tetapi
juga menimbulkan risiko kebocoran, penyalahgunaan, serta pelanggaran privasi
tanpa persetujuan pemilik data. Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi
rekonstruksi hukum perlindungan data pribadi spesifik di Indonesia agar lebih adil,
responsif, dan selaras dengan nilai keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Selain itu,
penelitian ini berupaya menawarkan solusi terhadap berbagai tantangan
perlindungan data pribadi di era digital, baik dari aspek regulasi, penegakan hukum,
maupun pemenuhan hak subjek data secara efektif, transparan, akuntabel, dan
berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach),
pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Penelitian ini bersifat eksplanatoris untuk menjelaskan
permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi yang
bersifat spesifik serta menganalisis pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia.
Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum dianalisis
secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai
perlindungan data pribadi yang bersifat spesifik serta merumuskan rekonstruksi
hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi digital dan nilai-nilai keadilan
Pancasila.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU
PDP), namun pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala. Banyaknya kasus
kebocoran data pribadi yang terjadi, serta kelemahan dalam pengawasan dan
penegakan hukum, menjadi tantangan utama dalam perlindungan data pribadi yang
bersifat spesifik di Indonesia. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara regulasi
yang ada dengan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila, seperti
dalam hal transparansi pengolahan data pribadi dan pemberian hak akses yang
setara kepada semua individu. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang
tidak hanya memperbaharui regulasi yang ada, tetapi juga mengintegrasikan
prinsip-prinsip keadilan sosial yang bersumber dari Pancasila.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa rekonstruksi hukum
perlindungan data pribadi yang bersifat spesifikdi Indonesia sangat diperlukan
untuk menghadapi tantangan di era digital. Penguatan regulasi, peningkatan
kesadaran hukum masyarakat, serta pembentukan lembaga pengawas yang
independen menjadi solusi yang diusulkan. Pemerintah juga diharapkan untuk
memperbaharui regulasi yang ada agar lebih responsif terhadap perkembangan
teknologi dan lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila.