DSpace Repository

TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA HUKUM OLEH NOTARIS YANG MENERAPKAN KONSEP CYBER NOTARY

Show simple item record

dc.contributor.author Syafriana, Rizka
dc.date.accessioned 2026-11-20T03:20:45Z
dc.date.available 2026-11-20T03:20:45Z
dc.date.issued 2026-09-16
dc.identifier.issn issn
dc.identifier.uri http://localhost:8080/handle/123456789/32747
dc.description.abstract Transformasi digital di era disrupsi menuntut adaptasi pelayanan jasa hukum oleh notaris melalui pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien. Kehadiran konsep cyber notary muncul sebagai solusi strategis dalam merespon kebutuhan masyarakat modern akan pembuatan akta autentik berbasis digital. Namun, dinamika ini memicu kesenjangan (gap) normatif antara pesatnya kemajuan teknologi informasi dengan ketersediaan payung hukum nasional yang memadai. Meskipun Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah memberikan peluang kewenangan berbasis elektronik, penerapannya belum beroperasi secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan cyber notary dalam meningkatkan pelayanan jasa hukum, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasinya, serta merumuskan model regulasi yang adaptif dan komprehensif guna memberikan kepastian serta perlindungan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan memadukan kajian terhadap ketentuan perundang-undangan dan fakta empiris dalam praktik kenotariatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang didukung oleh analisis berkerangka teori berlapis (Grand Theory yaitu Triadism Law, Middle Range Theory yaitu Code/Technology as a Law, dan Applied Theory yaitu Perlindungan Hukum). Penelitian ini bersifat eksplanatoris dan preskriptif analitis dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif, guna menafsirkan serta merekonstruksi norma hukum yang dikaitkan dengan fenomena transformasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan cyber notary di Indonesia masih menghadapi hambatan multidimensional yang bersifat yuridis, sosial, politik, serta teknis. Secara yuridis, kelemahan utama bersumber dari norma konvensional dalam KUHPerdata dan UUJN yang mewajibkan keharusan fisik (prinsip berhadapan), kehadiran para pihak secara langsung, dan pembubuhan tanda tangan basah, yang ditegaskan pula oleh batasan Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Hal ini berdampak pada timbulnya ketidakpastian hukum mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktian akta elektronik sebagai akta autentik. Selain itu, faktor belum meratanya infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta tingginya risiko keamanan data pribadi turut menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan kenotariatan berbasis elektronik. Penerapan cyber notary di Indonesia masih terbatas karena UUJN mensyaratkan kehadiran fisik para pihak, sementara hambatan yuridis dan sosiologis turut memengaruhi pelaksanaannya. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi UUJN, UU ITE, dan regulasi terkait untuk memberikan kepastian hukum terhadap akta elektronik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi teknis yang menyeluruh, penguatan keamanan siber, dan peningkatan kompetensi digital notaris melalui model regulasi yang memungkinkan penerapan cyber notary secara full, meliputi seluruh tahapan pelayanan kenotariatan secara elektronik dengan tetap menjamin autentisitas, keamanan, dan kepastian hukum. en_US
dc.subject Cyber Notary, en_US
dc.subject Kenotariatan, en_US
dc.subject Digitalisasi. en_US
dc.title TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA HUKUM OLEH NOTARIS YANG MENERAPKAN KONSEP CYBER NOTARY en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account