Abstract:
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh krisis lingkungan yang menurunkan
daya dukung ekologis dan mengancam keberlangsungan hidup manusia. Dalam
konteks tersebut, wakaf pohon lindung hadir sebagai inovasi filantropi ekologis
yang mengintegrasikan nilai keagamaan, konservasi, dan kemaslahatan
berkelanjutan. Kenyataannya, regulasi perwakafan di Indonesia belum mengakui
wakaf pohon lindung secara eksplisit sebagai objek wakaf, sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum mengenai status, tata kelola, perlindungan, dan
keberlanjutannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi regulasi,
aspek hukum, dan potensi pengembangan wakaf pohon lindung sebagai instrumen
pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan perbandingan yang bersifat eksplanatoris dan berbentuk
preskriptif. Sumber data meliputi data kewahyuan dan data sekunder berupa bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh
melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran
deduktif berdasarkan norma hukum dan prinsip syariah.
Hasil penelitian menunjukkan regulasi wakaf pohon lindung merupakan
kebutuhan hukum daruriyyah untuk memberikan kepastian hukum, menjamin
perlindungan dan keberlanjutan aset wakaf, serta mempertahankan fungsi
ekologisnya bagi kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia.
Berdasarkan hukum Islam, wakaf pohon lindung memiliki legitimasi melalui
prinsip tahbis al-asl wa tasbil al-manfa‘ah, sadaqah jariyah, dan maqasid al
syari‘ah, terutama perlindungan jiwa (hifz al-nafs), harta (hifz al-mal), dan
lingkungan (hifz al-bi’ah). Berdasarkan hukum positif, wakaf pohon lindung
memiliki landasan konstitusional dan yuridis melalui UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan UU No. 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi
belum memiliki pengaturan pelaksana yang menjamin kepastian kedudukan,
perlindungan, tata kelola, dan keberlanjutan wakaf pohon lindung. Wakaf pohon
lindung memiliki potensi strategis sebagai instrumen filantropi ekologis melalui
integrasi fungsi konservasi, mitigasi perubahan iklim, ekonomi berkelanjutan,
pemberdayaan sosial, pendidikan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.
Penelitian ini menegaskan wakaf pohon lindung layak dikembangkan
sebagai instrumen filantropi ekologis dalam sistem wakaf nasional karena memiliki
dasar hukum, fungsi kemaslahatan, dan potensi strategis bagi keberlanjutan
lingkungan serta pembangunan berkelanjutan. Karena itu, diperlukan regulasi
pelaksana yang memberikan kepastian status hukum serta mengatur tata kelola,
perlindungan, dan pengawasan berdasarkan prinsip maslahah, kepastian hukum,
dan pembangunan berkelanjutan.