Abstract:
Perkembangan teknologi informasi dimanfaatkan untuk mempermudah
pemenuhan kebutuhan hidup dengan melakukan kegiatan jual beli secara online.
Mudahnya bertransaksi secara online menimbulkan masalah dan sengketa
kemudian hari. Di indonesia potensi sengketa yang ditimbulkan melalui
perdagangan eletronik/e-commerce cenderung meningkat. Masyarakat selaku
konsumen membutuhkan proses penyelesaian sengketa cepat,aman dan adil.
Adanya permasalahan terkait trasaksi online maka penulis tertarik untuk
mengkaji, meneliti secara normatif tentang Formulasi Pengaturan Online Dispute
Dispute Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia.
Penelitian ditulis dengan menggunakan jenis penelitian hukum Normatif.
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang
undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conseptual approach). Sifat
penelitian ini bersifat eksplanatoris (explanatory legal study). Bentuk penelitian
berupa penelitian evaluatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data
kewahyuan (bersumber dari Tuhan) dan data sekunder yang terdiri dari bahan
hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen
(documentary research).
Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen ODR dilakukan secara
berjenjang dan sistematis. Diawali pengajuan sengketa, verifikasi dan registrasi,
pertukaran informasi dan negosiasi elektronik, mediasi atau konsiliasi secara
daring, arbitrase daring dan penyelesaian dan pelaksanaan hasil sengketa.
Hambatan utama ODR dalam prakteknya terbentur oleh berbagai hambatan baik
secara teknis maupun yuridis. Penghambat utama yaitu hambatan internal
(hambatan dari dalam sistem/para pihak). Hambatan eksternal berkaitan dengan
regulasi, lingkungan sosial dan kondisi geografis yang berada diluar kendali
langsung platform ODR. Formulasi pengaturan ODR mencakup definisi,
prosedur, lembaga, hak konsumen, serta mekanisme putusan yang punya kekuatan
hukum, temuan/Novelty dalam disertasi ini adalah dengan mengkombinasikan
hukum konvensional dan peraturan e-commerce atau metode yang memadukan
penyelesaian sengketa secara tatap muka/luring dan secara online/daring secara
bersamaan dengan memanfaatkan teknologi
yang sering disebut sebagai
pendekatan hybrid.
Membentuk dan memperkuat kerangka hukum khusus mengenai Online
Dispute Resolution (ODR) dalam penyelesaian sengketa konsumen. Menetapkan
regulasi khusus mengenai ODR. Memusatkan kelembagaan BPSK serta adanya
integrasi sistem elektronik secara Nasional.Menyusun Undang-Undang khusus
ODR. Mengintegrasikan kelembagaan dan teknologi dengan memusatkan layanan
aduan digital konsumen kedalam ekosistem BPSK yang didukung oleh web
Nasional. Menghubungkan platform ODR dengan kementrian terkait perdagangan
elektronik serta perlindungan data agar penanganan sengketa lintas batas (cross
border) lebih efektif dan efesien.