Abstract:
Hutan menghadapi banyak bahaya namun bahaya yang paling umum
adalah kebakaran hutan yang dilakukan korporasi. Menurut Direktorat Jenderal
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menyebutkan kebakaran hutan dan
lahan paling banyak terjadi setiap tahunnya dan pada tahun 2000 hingga 2002
tercatat mencapai 2,6 juta hektar. Dalam penanggulangan kebakaran hutan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan gugatan ganti rugi
kepada perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan ke pengadilan.
Dimana putusan denda pengadilan menetapkan agar perusahaan membayar ganti
rugi materiil secara tunai dan membayar biaya pemulihan lingkungan yang disetor
ke kas negara. Namun paktanya dilapangan dalam melakukan penghijauan
kembali hutan untuk pemulihan lingkungan tetap dilakukan oleh perusahaan
bukan pemerintah dengan menggunakan uang biaya pemulihan lingkungan yang
telah disetor ke kas negara.
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif,
dengan pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case
approach). Sifat penelitian eksplanatoris, bentuk penelitian evaluatif, dengan
menggunakan sumber data sekunder, sedangkan alat pengumpul data
menggunakan studi pustaka (library research) atau studi dokumen (documentary
research), selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap
perlindungan lingkngan kawasan hutan dari pembakaran yang dilakukan
perusahaan dapat berupa tanggung jawab administratif dan perdata, tanggung
jawab pidana korporasi dan tanggung jawab personal pengurus, dimana direksi
atau pengurus dapat dijerat secara personal jika terbukti memiliki kesengajaan
(dolus) atau kelalaian serius (culpa lata). Tanggung jawab negara dalam
melakukan reforestasi hutan atas putusan denda oleh pengadilan terhadap
perusahaan yang melakukan pembakaran dapat dialihkan kepada korporasi.
Namun, pengalihan tersebut tidak boleh meniadakan tanggung jawab utama
negara sebagai perlindungan lingkungan hidup dan pemulihan ekosistem.
Sehingga diperlukan bentuk reformulasi model konseptual reforestasi berbasis
keadilan ekologis, yang mengintegrasikan ecological justice, state responsibility,
dan restorative environmental governance.
Penelitian ini merekomendasikan perlunya membentuk badan khusus di
bawah Kementrian LHK atau Jaksa Agung, yang bertugas mengelola seluruh
proses pemulihan (rehabilitasi dan restorasi), dengan kewenangan; melaksanakan
langsung tindakan reforestasi, mengelola uang ganti rugi pemulihan lingkungan
yang diputuskan pengadilan, mengawasi terpidana/tergugat agar mematuhi
putusan pengadilan. Lembaga tersebut melibatkan Kementrian LKH, Jaksa
Agung, tenaga ahli kehutanan, ahli restorasi ekosistem, ahli ekologi, akademisi,
LSM Lingkungan, dan perwakilan masyarakat adat/lokal.