Abstract:
Anak memiliki hak konstitusional untuk memperoleh jaminan
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut bertujuan untuk membentuk
generasi penerus bangsa yang kuat dan berkualitas. Penelantaran terhadap anak
merupakan bentuk pengingkaran kewajiban yang timbul karena hukum,
persetujuan, atau perjanjian untuk memberikan kehidupan, perawatan, dan
pemeliharaan. Dalam konteks hukum positif, penelantaran dikategorikan sebagai
bentuk kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun,
pengaturan mengenai perlindungan anak dalam UU PKDRT masih belum spesifik
dibandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga diperlukan
kajian kritis terkait konsepsi penelantaran dan perlindungan hukum terhadap anak.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum
primer berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan
doktrin hukum yang relevan. Penelitian ini berfokus pada analisis konsepsi
perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran, konsepsi penelantaran
dalam perspektif UU PKDRT, serta rekonstruksi perlindungan hukum khususnya
dalam Pasal 9 UU PKDRT dengan pendekatan hak asasi manusia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam UU PKDRT, anak masih
diposisikan sebagai bagian dari lingkup rumah tangga tanpa pengaturan
perlindungan yang spesifik dan komprehensif. Konsep penelantaran dirumuskan
secara umum, hanya menekankan pada kelalaian dalam memenuhi kebutuhan dasar
anak tanpa batasan yang jelas mengenai durasi, bentuk kerugian, dan konsekuensi
hukum. Kekaburan norma ini menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan
aparat penegak hukum dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum,
sehingga perlindungan terhadap anak sebagai korban belum optimal. Selain itu,
mekanisme perlindungan dan pemulihan korban belum terintegrasi dan masih
cenderung berorientasi pada pemidanaan pelaku. Dibandingkan dengan UU
Perlindungan Anak yang lebih rinci, pengaturan dalam UU PKDRT masih terbatas,
dan implementasinya di lapangan belum berjalan efektif akibat belum seragamnya
pemahaman aparat serta lemahnya sistem pemulihan korban.
Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan rekonstruksi norma dalam UU
PKDRT yang lebih jelas, terukur, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi
anak. Hal ini meliputi penegasan batasan penelantaran, penguatan pendekatan
keadilan restoratif, serta pengaturan sanksi yang tidak hanya menitikberatkan pada
pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemberian kompensasi atau restitusi bagi
korban. Selain itu, perlu dibangun sistem perlindungan dan pemulihan yang
terintegrasi agar hak-hak anak sebagai korban penelantaran dapat terpenuhi secara
efektif dan berkeadilan.