| dc.description.abstract |
Penyelesaian sengketa perbankan syariah semakin membutuhkan
mekanisme yang mampu menjawab kompleksitas transaksi, perkembangan layanan
keuangan, serta kebutuhan akan penyelesaian yang cepat, adil, dan tetap menjaga
hubungan hukum dan bisnis para pihak. Mediasi nonlitigasi memiliki relevansi kuat
karena sejalan dengan karakter hukum Islam yang mengutamakan al-ṣulḥ, iṣlāḥ,
musyawarah, keadilan, kemaslahatan, dan maqaṣid al-syarī‘ah, sekaligus memiliki
dasar dalam sistem hukum nasional.Penelitian bertujuan menganalisis prinsip
hukum Islam dan hukum nasional sebagai dasar pelaksanaan mediasi, kedudukan
hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah, serta
relevansi dan pengembangannya dalam perspektif hukum Islam dan hukum
nasional.
Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat
preskriptif. Pendekatan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan,
konseptual, perbandingan, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif
melalui penafsiran hukum dan penalaran hukum, dengan memadukan sumber
hukum Islam, khususnya Al-Qur’an, Hadis, ṣulḥ, iṣlāḥ, maṣlaḥah, dan maqaṣid al
syarī‘ah, dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional mengenai
mediasi dan perbankan syariah, sehingga diperoleh konstruksi hukum mengenai
kedudukan, relevansi, dan pengembangan mediasi dalam penyelesaian sengketa
perbankan syariah.
Hasil penelitian menunjukkan prinsip al-ṣulḥ, iṣlāḥ, musyawarah, keadilan,
kemaslahatan, taraḍī, dan maqaṣid al-syarī‘ah memiliki kesesuaian substantif
dengan prinsip mediasi dalam hukum nasional. Mediasi telah memiliki kedudukan
hukum yang sah sebagai institusi penyelesaian sengketa perbankan syariah dan
relevan karena fleksibel, partisipatif, efisien, menjaga kerahasiaan, serta
keberlanjutan hubungan bisnis. Namun, relevansi praktisnya belum optimal akibat
pluralitas forum,kompleksitas regulasi, keterbatasan kompetensi mediator syariah,
budaya hukum adversarial, dan belum optimalnya internalisasi maqaṣid al
syarī‘ah. Atas dasar itu dirumuskan Model Integratif Mediasi Perbankan Syariah
Berbasis Maqaṣid al-Syari‘ah dan Sistem Hukum Nasional yang mengintegrasi
kan harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, profesionalisme mediator,
digitalisasi mediasi, internalisasi maqaṣid al-syarī‘ah, dan budaya iṣlāḥ.
Kesimpulan mediasi memiliki relevansi yang kuat sebagai alternatif
penyelesaian sengketa perbankan syariah karena terdapat titik temu antara nilai
etik-substantif hukum Islam dan kepastian prosedural hukum nasional, dengan
orientasi pada kualitas proses dan hasil. Disarankan penguatan harmonisasi regulasi
melalui pedoman nasional, peningkatan kompetensi mediator dalam hukum dan
fikih
perbankan syariah, penguatan budaya penyelesaian damai, serta
pengembangan mediasi digital yang tetap menjamin kerahasiaan, keamanan data,
keabsahan dokumen, dan kesetaraan akses. |
en_US |