| dc.description.abstract |
Badan Usaha Milik Desa merupakan badan hukum dan instrumen ekonomi desa
untuk mengelola potensi, meningkatkan Pendapatan Asli Desa, memperkuat
kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan BUMDes di Provinsi Sumatera Utara
menunjukkan kesenjangan antara pembentukan kelembagaan administratif dan
kemampuan menjalankan usaha secara produktif dan berkelanjutan. Model swakelola
belum mampu mengatasi keterbatasan kompetensi pengelola, akses pasar, teknologi,
pembiayaan, pembukuan, pengawasan, serta pemisahan aset dan kewenangan. Penelitian
ini bertujuan menganalisis implementasi, mengidentifikasi faktor penghambat, dan
merekonstruksi model ideal untuk meningkatkan pendapatan desa.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, sosiologis, dan kewahyuan. Sifat penelitian
eksplanatoris dengan bentuk evaluatif dan preskriptif. Lokasi penelitian meliputi
Kabupaten Deli Serdang, Karo, dan Simalungun. Data terdiri atas data kewahyuan, data
primer melalui wawancara mendalam, serta data sekunder berupa bahan hukum.
Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum, perbandingan norma
dengan praktik, triangulasi sumber, serta penalaran deduktif dan induktif menggunakan
Teori Kesejahteraan, Teori Hukum Pembangunan, dan Teori Sistem Hukum.
Hasil penelitian menunjukkan model swakelola lebih berorientasi pada
pendirian, legalitas, pendataan, pemeringkatan, dan penyertaan modal daripada kinerja
usaha. Legalitas belum selalu diikuti pemisahan aset, rekening, kewenangan, seleksi
pengelola berbasis kompetensi, studi kelayakan, pembukuan terintegrasi, pengawasan
berbasis risiko, dan pengukuran kontribusi PADes. Faktor internal mencakup
keterbatasan kapasitas pengelola, lemahnya kelembagaan, administrasi, keuangan, dan
perencanaan usaha. Faktor eksternal mencakup keterbatasan pembinaan, koordinasi,
pembiayaan, teknologi, kemitraan, pasar, dan distribusi.
Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya rekonstruksi menuju model joint
venture atau kemitraan produktif dan berkeadilan. Model tersebut mempertahankan
kepemilikan desa dengan menggabungkan modal, aset, teknologi, manajemen, dan pasar
mitra melalui perjanjian transparan, proporsional, dan akuntabel. Tahapan model
meliputi pemetaan potensi, penilaian kapasitas, studi kelayakan, pemilihan mitra,
penilaian kontribusi, perjanjian, persetujuan kelembagaan, pelaksanaan usaha bersama,
pembukuan, pengawasan berbasis risiko, transfer kapasitas, pengukuran kinerja,
pembagian hasil, kontribusi PADes, dan evaluasi. Pemerintah serta organ BUMDes
disarankan memperkuat pedoman kemitraan, pendampingan hukum dan bisnis,
profesionalitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. |
en_US |