| dc.description.abstract |
Filosafi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersumber dari semangat
nasionalisme, kemandirian ekonomi, dan kekeluargaan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di tingkat desa, arti warna merah adalah semangat dan
keberanian sedangkan warna putih adalah mencerminkan ketulusan, nilai dasarnya
adalah dari desa, oleh desa dan untuk desa dengan fokus pada kesejahteraan dan
keadilan sosial masyarakat.
Dasar Hukum koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945 dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Melalui Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Pemerintah mendorong terbentuknya Koperasi
Desa Merah Putih untuk hadir sebagai bentuk modernisasi koperasi dengan tata
kelola profesional dan transparansi yang lebih baik, serta dukungan digitalisasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendirian Koperasi Desa Merah
Putih dan peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan
masyarakat, dan untuk mengatasi permodalan, manajemen dan tata kelola
koperasi setelah koperasi berbadan hukum. Dalam penelitian ini teori yang
digunakan adalah Teori Badan Hukum, Teori Tanggung Jawab dan Teori
Kepastian Hukum, jenis penelitiannya adalah yuridis empiris dan penelitiannya
bersifat deskriptif analisis.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendirian Koperasi Desa Merah Putih
dengan cara Penyuluhan, Musyawarah Desa, Penyusunan Anggaran Dasar,
pembuatan Akta Notaris dan pengesahan badan hukum. Peran Pemerintah Desa
dalam Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.
Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih setelah
berbadan hukum adalah minimnya modal mandiri, manajemen dan tata kelola.
Dengan demikian diperlukan mengoptimalkan partisipasi anggota dan masyarakat
dan memperkuat tata kelola serta menjalin kolaborasi dengan pemerintah untuk
menciptakan bentuk bisnis yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi. |
en_US |