DSpace Repository

PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992)

Show simple item record

dc.contributor.author SASTRIA POHAN, RIZKY ANDREAN
dc.date.accessioned 2026-11-18T03:26:58Z
dc.date.available 2026-11-18T03:26:58Z
dc.date.issued 2026-09-12
dc.identifier.issn issn
dc.identifier.uri http://localhost:8080/handle/123456789/32738
dc.description.abstract Filosafi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersumber dari semangat nasionalisme, kemandirian ekonomi, dan kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa, arti warna merah adalah semangat dan keberanian sedangkan warna putih adalah mencerminkan ketulusan, nilai dasarnya adalah dari desa, oleh desa dan untuk desa dengan fokus pada kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat. Dasar Hukum koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Pemerintah mendorong terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih untuk hadir sebagai bentuk modernisasi koperasi dengan tata kelola profesional dan transparansi yang lebih baik, serta dukungan digitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendirian Koperasi Desa Merah Putih dan peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, dan untuk mengatasi permodalan, manajemen dan tata kelola koperasi setelah koperasi berbadan hukum. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah Teori Badan Hukum, Teori Tanggung Jawab dan Teori Kepastian Hukum, jenis penelitiannya adalah yuridis empiris dan penelitiannya bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendirian Koperasi Desa Merah Putih dengan cara Penyuluhan, Musyawarah Desa, Penyusunan Anggaran Dasar, pembuatan Akta Notaris dan pengesahan badan hukum. Peran Pemerintah Desa dalam Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih setelah berbadan hukum adalah minimnya modal mandiri, manajemen dan tata kelola. Dengan demikian diperlukan mengoptimalkan partisipasi anggota dan masyarakat dan memperkuat tata kelola serta menjalin kolaborasi dengan pemerintah untuk menciptakan bentuk bisnis yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi. en_US
dc.subject Filosofi en_US
dc.subject Pendirian en_US
dc.subject Koperasi Desa Merah Putih en_US
dc.title PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992) en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account