| dc.description.abstract |
Banyak peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat terhadap advokat yang
diduga melanggar kode etik profesi langsung dilaporkan ke Penyidik Kepolisian,
dan laporan tersebut langsung berproses dengan tidak menghiraukan terlebih
dahulu adanya atau tidak pemeriksaan terhadap advokat di Dewan Kehormatan
Advokat, kondisi tersebut menjadi suatu hal yang sangat dilematis bagi para
advokat sebagai salah satu penegak hukum. Padahal seorang advokat memiliki
hak imunitas atau kekebalan hukum, terkait seorang advokat yang menjalankan
tugas profesinya.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari
spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu
penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang
penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui Pertanggungjawaban pidana
advokat yang menggunakan surat palsu dalam menjalankan profesinya, ialah
harus dibuktikan terlebih dahulu telah melanggar Pasal 16 UU Advokat, dalam
menjalankan tugas pembelaan terhadap klienya terbukti adanya sifat tidak itikad
baik maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dan Hak imunitas
advokat berlaku selama dilakukan dengan iktikad baik, tidak melanggar Kode Etik
Advokat Indonesia, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan saat
menjalankan tugas profesi di dalam maupun luar sidang persidangan. Sebaliknya,
jika terbukti advokat saat membela kepentingan klien tidak menunjukkan iktikad
baik, melanggar kode etik, hingga melanggar hukum maka hak imunitas tidak
berlaku atau gugur, sehingga advokat bisa dituntut pidana atau digugat perdata,
Serta Pertimbangan Majelis Hakim terkait advokat yang sedang menjalankan
profesinya terlibat tindak pidana pemalsuan surat, di dalam pertimbangan hukum
Majelis Hakim menerangkan bahwa yang terpenting adalah orang yang
menggunakan surat palsu itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia
gunakan itu adalah palsu. saran dalam penelitian ini ialah sebaiknya di dalam UU
Advokat ada tercantum ketentuan Penyidik dapat menetapkan advokat sebagai
tersangka setalah ada Surat Putusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat,
menyatakan Advokat tersebut terbukti melanggar Pasal 16 UU Advokat |
en_US |