DSpace Repository

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ADVOKAT AKIBAT SURAT PALSU YANG DIGUNAKAN KETIKA MEMBELA KEPENTINGAN HUKUM KLIEN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:618/PID.B/2019/PN.MDN)

Show simple item record

dc.contributor.author SADZALI, MUNAWAR
dc.date.accessioned 2026-11-18T03:19:46Z
dc.date.available 2026-11-18T03:19:46Z
dc.date.issued 2026-02-06
dc.identifier.issn issn
dc.identifier.uri http://localhost:8080/handle/123456789/32737
dc.description.abstract Banyak peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat terhadap advokat yang diduga melanggar kode etik profesi langsung dilaporkan ke Penyidik Kepolisian, dan laporan tersebut langsung berproses dengan tidak menghiraukan terlebih dahulu adanya atau tidak pemeriksaan terhadap advokat di Dewan Kehormatan Advokat, kondisi tersebut menjadi suatu hal yang sangat dilematis bagi para advokat sebagai salah satu penegak hukum. Padahal seorang advokat memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum, terkait seorang advokat yang menjalankan tugas profesinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Pertanggungjawaban pidana advokat yang menggunakan surat palsu dalam menjalankan profesinya, ialah harus dibuktikan terlebih dahulu telah melanggar Pasal 16 UU Advokat, dalam menjalankan tugas pembelaan terhadap klienya terbukti adanya sifat tidak itikad baik maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dan Hak imunitas advokat berlaku selama dilakukan dengan iktikad baik, tidak melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan saat menjalankan tugas profesi di dalam maupun luar sidang persidangan. Sebaliknya, jika terbukti advokat saat membela kepentingan klien tidak menunjukkan iktikad baik, melanggar kode etik, hingga melanggar hukum maka hak imunitas tidak berlaku atau gugur, sehingga advokat bisa dituntut pidana atau digugat perdata, Serta Pertimbangan Majelis Hakim terkait advokat yang sedang menjalankan profesinya terlibat tindak pidana pemalsuan surat, di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menerangkan bahwa yang terpenting adalah orang yang menggunakan surat palsu itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu adalah palsu. saran dalam penelitian ini ialah sebaiknya di dalam UU Advokat ada tercantum ketentuan Penyidik dapat menetapkan advokat sebagai tersangka setalah ada Surat Putusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, menyatakan Advokat tersebut terbukti melanggar Pasal 16 UU Advokat en_US
dc.subject advokat en_US
dc.subject pidana en_US
dc.subject surat palsu en_US
dc.title PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ADVOKAT AKIBAT SURAT PALSU YANG DIGUNAKAN KETIKA MEMBELA KEPENTINGAN HUKUM KLIEN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:618/PID.B/2019/PN.MDN) en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account