Abstract:
Perjanjian pinjam uang dalam praktik sering kali dibuat dalam bentuk akta di
bawah tangan yang kemudian di-waarmerking oleh notaris. Waarmerking tersebut
dimaksudkan untuk memberikan kepastian formal mengenai identitas para pihak,
tanda tangan, dan tanggal dokumen, namun tidak menjadikan akta tersebut
sebagai akta otentik. Perbedaan karakteristik antara akta otentik dan akta di bawah
tangan yang di-waarmerking menimbulkan persoalan yuridis terkait kedudukan
serta kekuatan pembuktiannya dalam sengketa perdata, khususnya apabila terjadi
wanprestasi. Permasalahan ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor 164/Pdt.G/2025/PN Mdn, di mana akta perjanjian pinjam uang yang di
waarmerking oleh notaris dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian di
persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta
di bawah tangan yang di-waarmerking oleh notaris dalam sistem pembuktian
perdata di Indonesia, membandingkan kekuatan pembuktiannya dengan akta
otentik dalam perjanjian pinjam uang, serta mengkaji pertimbangan hukum hakim
dalam Putusan Nomor 164/Pdt.G/2025/PN Mdn. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case
approach), bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder berupa
peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta di bawah tangan yang di-waarmerking
oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti tertulis yang sah,
namun kekuatan pembuktiannya bersifat terbatas pada aspek formil, yaitu
kebenaran tanda tangan dan tanggal, tanpa menjamin kebenaran materiil isi
perjanjian. Dalam Putusan Nomor 164/Pdt.G/2025/PN Mdn, majelis hakim
menilai akta pinjam uang yang di-waarmerking notaris memiliki nilai pembuktian
yang cukup apabila didukung oleh alat bukti lain dan tidak disangkal oleh para
pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan
hukum pembuktian perdata dan praktik kenotariatan, serta meningkatkan
pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum penggunaan akta di bawah
tangan yang di-waarmerking oleh notaris.