http://localhost:8080/handle/123456789/11 Fakultas Hukum Mon, 19 Oct 2026 01:59:24 GMT 2026-10-19T01:59:24Z http://localhost:8080/handle/123456789/32319 ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG EKSPOR KOPI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 BESERTA PERUBAHANNYA BARIQ, ACHMAD AZIZI Kegiatan ekspor kopi merupakan bagian dari perdagangan luar negeri yang dalam pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan hukum mengenai Perizinan Berusaha dan kepabeanan. Persyaratan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta memastikan kegiatan ekspor dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan persyaratan Perizinan Berusaha di bidang ekspor kopi, mekanisme pemenuhannya, serta akibat hukum bagi eksportir yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan persyaratan Perizinan Berusaha di bidang ekspor kopi, mekanisme pemenuhannya, serta akibat hukum bagi eksportir yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 beserta perubahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan persyaratan Perizinan Berusaha di bidang ekspor kopi merupakan bagian dari sistem hukum perdagangan luar negeri yang terintegrasi dengan sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko dan sistem kepabeanan. Pemenuhan persyaratan dilakukan melalui tahapan legalitas usaha, kesesuaian kegiatan usaha, pemenuhan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor jika dipersyaratkan, penyampaian dokumen, serta pemenuhan kewajiban kepabeanan melalui sistem elektronik. Sementara itu, eksportir yang tidak memenuhi persyaratan dapat mengalami tidak diprosesnya permohonan, kewajiban melakukan perbaikan, penangguhan, pembekuan, atau pencabutan Perizinan Berusaha serta hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ekspor. Tue, 15 Sep 2026 00:00:00 GMT http://localhost:8080/handle/123456789/32319 2026-09-15T00:00:00Z http://localhost:8080/handle/123456789/32318 ETIKA BISNIS FINTECH LENDING DALAM MELAKUKAN PENAGIHAN UTANG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK ALIF, AFFANDI Penagihan utang melalui media elektronik dalam layanan fintech lending memberikan kemudahan dalam proses komunikasi antara penyelenggara dan debitur. Namun, penggunaan media elektronik dalam penagihan juga dapat menimbulkan permasalahan apabila dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip etika bisnis dalam proses penagihan utang melalui media elektronik, bentuk pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan etika dalam penagihan utang secara elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan utang melalui media elektronik harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, perlindungan data pribadi, integritas, empati, penghormatan terhadap privasi, profesionalisme, dan akuntabilitas. Pelanggaran yang sering terjadi berupa ancaman dan intimidasi, penyalahgunaan data pribadi, penghubungan pihak ketiga secara tidak patut, pencemaran nama baik, penggunaan identitas palsu, manipulasi informasi tagihan, pelecehan, serta penagihan secara berlebihan. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui pengawasan OJK, pengawasan internal penyelenggara, perekaman komunikasi, pelaporan, mekanisme pengaduan, audit teknologi, dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Penagihan utang melalui media elektronik perlu dilaksanakan dengan tetap menghormati hak, privasi, dan martabat debitur serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 GMT http://localhost:8080/handle/123456789/32318 2026-09-07T00:00:00Z http://localhost:8080/handle/123456789/32317 KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA : STUDI KOMPARATIF ANTARA KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA LAMA DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU Fadillah, Aviva Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan saksi mahkota dalam sistem pembuktian pidana melalui studi komparatif antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama dan KUHAP baru. Permasalahan yang dikaji meliputi pengaturan hukum, kedudukan yuridis, kekuatan dan nilai pembuktian keterangan saksi mahkota, serta penerapannya ditinjau dari prinsip keadilan dan perlindungan hak terdakwa. Penelitian ini di latarbelakangi belum adanya pengaturan secara eksplisit mengenai saksi mahkota dalam KUHAP lama sehingga penggunaannya berkembang melalui praktik peradilan dan yurisprudensi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji putusan pengadilan sebagai studi kasus untuk melihat penerapan saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan saksi mahkota baik secara normatif maupun dalam implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHAP lama, saksi mahkota tidak diatur secara tegas sehingga penggunaannya bergantung pada yurisprudensi dengan syarat tertentu, seperti adanya pemisahan berkas perkara (splitsing) dan didukung oleh alat bukti lain. Keterangan saksi mahkota tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pembuktian, melainkan harus diuji dan dikonfirmasi dengan alat bukti lainnya. Sementara itu, KUHAP baru memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai saksi mahkota, termasuk mekanisme penetapan dan pemberian keringanan pidana. Pengaturan hukum tersebut memberikan pengaturan hukum yang lebih baik, namun penerapannya tetap harus memperhatikan kualitas dan nilai pembuktian keterangan saksi mahkota serta prinsip keadilan dan perlindungan hak terdakwa. Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 GMT http://localhost:8080/handle/123456789/32317 2026-09-07T00:00:00Z http://localhost:8080/handle/123456789/32203 TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI KERJASAMA OPERASIONAL YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA FARAH, DIBA Skema Kerja Sama Operasional (KSO) pemanfaatan aset tanah BUMN kerap disalahgunakan untuk mengalihkan status Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) yang berpotensi merugikan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum alih status HGU menjadi HGB, akibat hukum pengalihan hak melalui KSO yang merugikan keuangan negara, serta pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindakan penyimpangan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data utama menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta diperkuat dengan data kewahyuan (Al-Qur'an dan Hadis). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, alih status HGU menjadi HGB secara normatif tunduk pada UUPA, PP No. 18/2021, dan Permen ATR/BPN No. 18/2021 melalui pelepasan hak dan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kedua, KSO yang menyimpang mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (Pasal 1320 KUHPerdata), sertifikat HGB dapat dibatalkan secara administratif, serta memicu tindakan pemulihan aset negara. Ketiga, pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor, PERMA No. 13/2016, dan UU No. 1/2023 (KUHP) apabila perbuatan dilakukan untuk/atas nama korporasi atau korporasi membiarkannya, dengan sanksi berupa pidana denda hingga perampasan aset. Wed, 26 Aug 2026 00:00:00 GMT http://localhost:8080/handle/123456789/32203 2026-08-26T00:00:00Z