<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="http://localhost:8080/handle/123456789/31351">
<title>Doctor of Law</title>
<link>http://localhost:8080/handle/123456789/31351</link>
<description>Doktor Hukum</description>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://localhost:8080/handle/123456789/32739"/>
<rdf:li rdf:resource="http://localhost:8080/handle/123456789/31624"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-11-18T19:38:51Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://localhost:8080/handle/123456789/32739">
<title>REKONSTRUKSI MODEL PENGELOLAAN BADAN REKONSTRUKSI MODEL PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM UPAYA  REKONSTRUKSI MODEL PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM UPAYA  PENINGKATAN PENDAPATAN  DESA DI SUMATERA UTARA</title>
<link>http://localhost:8080/handle/123456789/32739</link>
<description>REKONSTRUKSI MODEL PENGELOLAAN BADAN REKONSTRUKSI MODEL PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM UPAYA  REKONSTRUKSI MODEL PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM UPAYA  PENINGKATAN PENDAPATAN  DESA DI SUMATERA UTARA
KHOIRUL RITONGA, MUHAMMAD
Badan Usaha Milik Desa merupakan badan hukum dan instrumen ekonomi desa &#13;
untuk mengelola potensi, meningkatkan Pendapatan Asli Desa, memperkuat &#13;
kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan BUMDes di Provinsi Sumatera Utara &#13;
menunjukkan kesenjangan antara pembentukan kelembagaan administratif dan &#13;
kemampuan menjalankan usaha secara produktif dan berkelanjutan. Model swakelola &#13;
belum mampu mengatasi keterbatasan kompetensi pengelola, akses pasar, teknologi, &#13;
pembiayaan, pembukuan, pengawasan, serta pemisahan aset dan kewenangan. Penelitian &#13;
ini bertujuan menganalisis implementasi, mengidentifikasi faktor penghambat, dan &#13;
merekonstruksi model ideal untuk meningkatkan pendapatan desa. &#13;
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan &#13;
perundang-undangan, konseptual, sosiologis, dan kewahyuan. Sifat penelitian &#13;
eksplanatoris dengan bentuk evaluatif dan preskriptif. Lokasi penelitian meliputi &#13;
Kabupaten Deli Serdang, Karo, dan Simalungun. Data terdiri atas data kewahyuan, data &#13;
primer melalui wawancara mendalam, serta data sekunder berupa bahan hukum. &#13;
Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum, perbandingan norma &#13;
dengan praktik, triangulasi sumber, serta penalaran deduktif dan induktif menggunakan &#13;
Teori Kesejahteraan, Teori Hukum Pembangunan, dan Teori Sistem Hukum. &#13;
Hasil penelitian menunjukkan model swakelola lebih berorientasi pada &#13;
pendirian, legalitas, pendataan, pemeringkatan, dan penyertaan modal daripada kinerja &#13;
usaha. Legalitas belum selalu diikuti pemisahan aset, rekening, kewenangan, seleksi &#13;
pengelola berbasis kompetensi, studi kelayakan, pembukuan terintegrasi, pengawasan &#13;
berbasis risiko, dan pengukuran kontribusi PADes. Faktor internal mencakup &#13;
keterbatasan kapasitas pengelola, lemahnya kelembagaan, administrasi, keuangan, dan &#13;
perencanaan usaha. Faktor eksternal mencakup keterbatasan pembinaan, koordinasi, &#13;
pembiayaan, teknologi, kemitraan, pasar, dan distribusi. &#13;
Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya rekonstruksi menuju model joint &#13;
venture atau kemitraan produktif dan berkeadilan. Model tersebut mempertahankan &#13;
kepemilikan desa dengan menggabungkan modal, aset, teknologi, manajemen, dan pasar &#13;
mitra melalui perjanjian transparan, proporsional, dan akuntabel. Tahapan model &#13;
meliputi pemetaan potensi, penilaian kapasitas, studi kelayakan, pemilihan mitra, &#13;
penilaian kontribusi, perjanjian, persetujuan kelembagaan, pelaksanaan usaha bersama, &#13;
pembukuan, pengawasan berbasis risiko, transfer kapasitas, pengukuran kinerja, &#13;
pembagian hasil, kontribusi PADes, dan evaluasi. Pemerintah serta organ BUMDes &#13;
disarankan memperkuat pedoman kemitraan, pendampingan hukum dan bisnis, &#13;
profesionalitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
</description>
<dc:date>2026-09-18T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://localhost:8080/handle/123456789/31624">
<title>TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM  MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA MELALUI  KEBIJAKAN PENATAAN SISTEM KERJA ALIH DAYA  (STUDI DI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA)</title>
<link>http://localhost:8080/handle/123456789/31624</link>
<description>TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM  MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA MELALUI  KEBIJAKAN PENATAAN SISTEM KERJA ALIH DAYA  (STUDI DI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA)
Panuturi Hutagalung, Henrico Dian
Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945, menyebutkan bahwa: “tiap-tiap warga negara berhak &#13;
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Artinya, negara menjamin seluruh &#13;
warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan untuk &#13;
kesejahteraan hidupnya. &#13;
Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sampai saat ini belum  dapat &#13;
dicapai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Fakta ketimpangan dan ketidakadilan misalnya dapat &#13;
dilihat mengenai kebijakan tenaga alih daya, PKWT, dan PKWTT. &#13;
Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah arah &#13;
perkembangan gagasan dan kebijakan tentang tenaga kerja alih daya di Indonesia ? 2. &#13;
Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap tenaga kerja alih daya di &#13;
Indonesia ?              &#13;
3. Bagimanakah tanggung jawab pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam &#13;
membuat kebijakan penataan sistem kerja alih daya untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja ? &#13;
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu berdasarkan &#13;
peristiwa hukum yang telah terjadi, dan pada waktu yang akan datang, dengan bentuk penelitian &#13;
preskriptif yang menjelaskan suatu keadaan sehingga ditemukan rekomendasi untuk mencari solusi &#13;
dari permasalahan yang ada. &#13;
Teori yang dipergunakan untuk menganalisa permasalahan penelitian adalah: teori negara &#13;
kesejahteraan (welfare state). Teori hukum pembangunan. Dan teori pertanggungjawaban.Teori &#13;
negara kesejahteraan (welfare state) dianggap sebagai konsep jalan tengah dalam memberikan &#13;
jawaban untuk kesejahteraan masyarakat. Teori hukum pembangunan dapat dipergunakan sebagai &#13;
sarana untuk membangun kondisi hubungan industrial di Indonesia kearah lebih baik. Sedangkan &#13;
teori pertanggungjawaban mewajibkan pemerintah secara hukum maupun sosial untuk mewujudkan &#13;
kesejahteraan tenaga kerja alih daya. &#13;
Arah perkembangan gagasan dan kebijakan mengeni tenaga kerja alih daya dalam UUKK &#13;
Tahun 2003, dan UUCK Tahun 2023 sampai saat ini berada dipersimpangan dan tidak berpihak &#13;
kepada kepentingan pekerja, melainkan  lebih mementingkan pihak perusahaan dalam mendapatkan &#13;
keuntungan, dan kepentingan pemerintah untuk menambah devisa negara. Sehingga kebijakan &#13;
tenaga kerja alih daya semakin sering dilakukan termasuk dibidang pekerjaan utama. &#13;
Pemerintah secara konstitusional berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi &#13;
tenaga kerja alih daya sama dengan tenaga kerja tetap lainnya. Pemerintah juga harus memberikan &#13;
kepastian hukum kepada tenaga kerja alih daya untuk dapat bekerja secara berkelanjutan, dan &#13;
semestinya membuat regulasi mengenai tenaga kerja alih daya agar dapat diangkat sebagai tenaga &#13;
kerja tetap. &#13;
Pemprovsu belum memiliki produk hukum daerah berupa Perda, yang mengatur tentang &#13;
tenaga kerja alih daya. Konsep mengenai pengaturan tenaga kerja alih daya di Sumatera Utara harus &#13;
dikembalikan sebagaimana terdapat pada Pasal 65, 66 UUKK Tahun 2003. Pemprovsu juga &#13;
melakukan pengawasan yang ketat terintegrasi sekaligus membuat mekanisme reward and &#13;
punishment pada pelaksanaan sistem kerja alih daya. Karena secara konstitusional Pemprovsu &#13;
bertangung jawab untuk memastikan kebijakan penataan tenaga kerja alih daya dapat memberikan &#13;
perlindungan yang sama antara pekerja tetap dengan pekerja alih daya untuk mewujudkan &#13;
kesejahteraan tenaga kerja secara keseluruhan.
</description>
<dc:date>2026-02-23T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
