http://localhost:8080/handle/123456789/11 Fakultas Hukum 2026-10-19T01:16:42Z http://localhost:8080/handle/123456789/32317 KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA : STUDI KOMPARATIF ANTARA KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA LAMA DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU Fadillah, Aviva Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan saksi mahkota dalam sistem pembuktian pidana melalui studi komparatif antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama dan KUHAP baru. Permasalahan yang dikaji meliputi pengaturan hukum, kedudukan yuridis, kekuatan dan nilai pembuktian keterangan saksi mahkota, serta penerapannya ditinjau dari prinsip keadilan dan perlindungan hak terdakwa. Penelitian ini di latarbelakangi belum adanya pengaturan secara eksplisit mengenai saksi mahkota dalam KUHAP lama sehingga penggunaannya berkembang melalui praktik peradilan dan yurisprudensi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji putusan pengadilan sebagai studi kasus untuk melihat penerapan saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan saksi mahkota baik secara normatif maupun dalam implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHAP lama, saksi mahkota tidak diatur secara tegas sehingga penggunaannya bergantung pada yurisprudensi dengan syarat tertentu, seperti adanya pemisahan berkas perkara (splitsing) dan didukung oleh alat bukti lain. Keterangan saksi mahkota tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pembuktian, melainkan harus diuji dan dikonfirmasi dengan alat bukti lainnya. Sementara itu, KUHAP baru memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai saksi mahkota, termasuk mekanisme penetapan dan pemberian keringanan pidana. Pengaturan hukum tersebut memberikan pengaturan hukum yang lebih baik, namun penerapannya tetap harus memperhatikan kualitas dan nilai pembuktian keterangan saksi mahkota serta prinsip keadilan dan perlindungan hak terdakwa. 2026-09-07T00:00:00Z http://localhost:8080/handle/123456789/32203 TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI KERJASAMA OPERASIONAL YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA FARAH, DIBA Skema Kerja Sama Operasional (KSO) pemanfaatan aset tanah BUMN kerap disalahgunakan untuk mengalihkan status Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) yang berpotensi merugikan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum alih status HGU menjadi HGB, akibat hukum pengalihan hak melalui KSO yang merugikan keuangan negara, serta pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindakan penyimpangan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data utama menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta diperkuat dengan data kewahyuan (Al-Qur'an dan Hadis). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, alih status HGU menjadi HGB secara normatif tunduk pada UUPA, PP No. 18/2021, dan Permen ATR/BPN No. 18/2021 melalui pelepasan hak dan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kedua, KSO yang menyimpang mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (Pasal 1320 KUHPerdata), sertifikat HGB dapat dibatalkan secara administratif, serta memicu tindakan pemulihan aset negara. Ketiga, pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor, PERMA No. 13/2016, dan UU No. 1/2023 (KUHP) apabila perbuatan dilakukan untuk/atas nama korporasi atau korporasi membiarkannya, dengan sanksi berupa pidana denda hingga perampasan aset. 2026-08-26T00:00:00Z http://localhost:8080/handle/123456789/32202 TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI DI POLRES LABUHAN BELAWAN) FERDI Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang masih sering terjadi di masyarakat dan menimbulkan kerugian serta keresahan sosial. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian adalah tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan memanfaatkan pengaruh kelompok untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus operandi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota organisasi kemasyarakatan di wilayah hukum Polres Labuhan Belawan, menganalisis faktor faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut, serta mengkaji upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (statute approach) melalui studi kepustakaan yang didukung dengan wawancara sebagai data pelengkap. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan serta organisasi kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota organisasi kemasyarakatan di wilayah Polres Labuhan Belawan umumnya dilakukan dengan cara meminta sejumlah uang secara paksa kepada pihak tertentu, khususnya di kawasan pelabuhan dan area parkir, melalui intimidasi, ancaman, maupun penyalahgunaan atribut organisasi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut antara lain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran, lemahnya pengawasan organisasi, lingkungan sosial yang mendukung perilaku menyimpang, serta adanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan dengan mudah. Upaya pencegahan yang dilakukan meliputi langkah preventif berupa penyuluhan hukum, patroli rutin, pengawasan terhadap aktivitas organisasi kemasyarakatan, serta langkah represif melalui penegakan hukum dan penindakan tegas terhadap pelaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2026-08-21T00:00:00Z http://localhost:8080/handle/123456789/32201 TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS (Studi pada PT Nusantara IV Medan) WAHYU, ARDIANSYAH LUBIS Penerapan Good Corporate Governance (GCG) menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja dan transparansi perusahaan, khususnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan dalam pengelolaan perusahaan, seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas, serta potensi terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan mampu menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, profesional, dan berintegritas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber hukum seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Good Corporate Governance. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan data tambahan berupa wawancara untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti kurangnya komitmen dari pihak internal dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pengawasan serta komitmen yang kuat dari seluruh pihak agar penerapan GCG dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. 2026-08-06T00:00:00Z