Abstract:
Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa freight forwarding sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun tahun 2008. Untuk mengetahui dan menganalisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Silkargo. Teknik data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan – catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai PPh Pasal 23. Penerapan PPh pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Silkargo Indonesia Cabang Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23. Perhitungan PPh pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Silkargo Indonesia Cabang Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan WP-OP dan WP-Badan yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undangan perpajakan seharusnya 2% bagi WP-OP dan WP-Badan. Penyebab dari perbedaan tarif yang ditetapkan oleh perusahaan disebabkan oleh perusahaan masih menetapkan peraturan perundang-undangan yang lama sehingga terjadinya perbedaan pemotongan tersebut, hal ini akan mengakibatkan perusahaan akan kurang bayar dalam melakukan penyetoran PPh Pasal 23 jasa freight forwarding
