Abstract:
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan penerapan
akuntansi pertanggungjawaban atas pajak BPHTB pada Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah Kota Medan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan akuntansi
pertanggungjawaban atas pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode analisis
deskiptif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prosedur akuntansi pertanggungjawaban
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan tata cara
perhitungan dan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) yang terutang berdasarkan pokok-pokok aturan yang telah ditetapkan
seperti Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%.
Selain itu pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban penagihan dan pemungutan
BPHTB dilakukan dengan cara penagihan dengan surat teguran setelah jatuh
tempo, surat paksa jika lebih dari 21 hari sejak surat teguran diterbitkan.
Adapun hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan akuntansi
pertanggungjawaban pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) khususnya di Wilayah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Medan disebabkan oleh kurangnya pemahaman Wajib Pajak dan Notaris
tentang Pendaerahan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)
bahwa sudah menjadi Pajak daerah; adanya temuan data-data yang tidak sesuai
yang dilakukan oleh Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terkait
dengan pemberkasan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (SSPD BPHTB); Wajib Pajak terlambat menerima Surat Setoran
Pajak Terutang (SSPT)
