Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pemerintah Mukim Dalam Rangka Pelaksanan Pembangunan Di Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues

Abstract

Pembangunan mental spiritual adalah hal terpenting bagi manusia untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir batin bukan hanya kesejahteraan jasmaniah tapi kesejahteraan rohaniah dan merupakan awal dari segala macam pembangunan. Untuk itu dalam rangka pelaksanan pembagunan mental spiritual pemerintah Provinsi Aceh membuat kebijakan Qanun nomor 02 tahun 2012 tentang Pemerintah Mukim. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung atau desa yang mempunyai batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh mukim atau kepala mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat. Adapun yang menjadi persoalan dalam penelitian ini yaitu adanya masyarakat desa yang tidak berbusana musalim, laki-laki dan perempuan yang belum menikah masih banyak berduaan di tempat wisata dan masih banyak juga toko-toko di desa yang menjual dan menyedikan minuman keras. Dengan adanya permasalah ini pemerintah mukim belum melaksnakan tugas dan fungsinya dengan maksimal dalam pembagunan mental spiritual. Oleh sebab itu, penulis tertarik meneliti tentang implementasi kebijakan Qanun nomor 02 tahun 2012 tentang Pemerintahan mukim dalam rangka pelaksanaan pembangun di kecamatan Putri Betung Kabuapten Gayo Lues.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintahan mukim dalam rangka pelaksanan pembaguan. Adapun tujuan dari qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintahan mukim ialah untuk menjaga adat istiadat dan membina pelaksanaan sari,at Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu perosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Qanun ini masih belum maksimal dalam upaya pelaksanan pembagunan mental spiritual dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan penerapan pelaksanaan kebijakan tentang pemerintah mukim serta masih kurangnya pengawasan dari intansi terkait yang merupakan kendala yang di hadapi dalam pelaksanan qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintan mukim dalam rangka pelaksanan pembagunan mental spiritual