Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 9tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Pengawasan Hewan Ternak Dalam Rangka pelaksanaan Kawasan Tertib Hewan Ternak Di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues

Abstract

Dalam rangka pengelolaan dan pengawasan hewan ternak, Pemerintah di Kabupaten Gayo Lues menerbitkan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak yang bertujuan untuk menertibkan hewan ternak yang berkeliaran di areal pemukiman, jalan umum, tempat umum, areal pertanian dan areal perkebunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak dalam Rangka Pelaksanaan Kawasan Tertib Hewan Ternak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang antara lain adalah Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, sekretaris Dinas, Kasi Penertiban Umum, dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat kabupaten Gayo Lues. Analisis data yang dilakukan dengan mengkaji hasil wawancara yang meliputi aspek-aspek adanya pedoman/acuan Pelaksanaan Kawasan tertib hewan ternak yang tercantum dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2010, adanya programprogram kebijakan yang akan dilaksanakan, adanya pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksaan program kebijakan yang dijalankan dan terlaksananya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 9 Tahun 2010. Dari hasil kajian atau analisis data hasil wawancara tentang aspek-aspek tersebut maka diproleh kesimpulan bahwa kebijakan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak Dalam Rangka Kawasan Tertib Hewan Ternak masih kurang efektif, dalam upaya pelaksanaan kawasan tertib hewan ternak dapat dilihat dari laporan data banyaknya perkara yang diselesaikan dan data peternak yang melanggar per aturan dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan penerapan pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak seperti tingkat kepedulian masyarakat atau peternak yang masih melepas hewan ternaknya dijalan umum sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum