Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor165/Pmk03/2017 Tentang Pengampunan Pajakdi Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur

Abstract

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan tidak dikenai sanksi pidana dibidang perpajakan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan. Pengampunan pajak merupakan suatu kebijakan yang dijalankan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/pmk03/2017 tentang Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas dan banyaknya informasi.Narasumber pada penelitian ini sebanyak 5 orang , antara lain kepala Kantor Pelayanan Pajak, petugas bagian humas Kantor Pelayanan Pajak, petugas bagian pemeriksaan wajib pajak serta 2 orang masyarakat diantaranya masyarakat wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukan kebijakan peraturan menteri keuangan nomor 165/pmk03/2017 tentang pengampunan pajak yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak medan timur sudah terimplementasi hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan yang dilakukan dalam implementasi dan adanya manfaat pada publik serta adanya pendayagunaan sumberdaya dan juga adanya kemampuan pelaksana kebijakan akan tetapi belum terimplementasi dengan baik karena masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, baik kendala dalam pendayagunaan sumberdaya dan kendala dalam kemampuan pelaksana kebijakan tersebut sehingga peraturan menteri keuangan nomor 165/pmk03/2017 tentang pengampunan pajak di kantor pelayanan pajak medan timur belum mencapai tujuan yang diharapkan dalam kebijakan tersebut