Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Di Kecamatan Medan Deli

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah penting yang menjadi perhatian seluruh negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengeluarkan UU tentang Program Keluarga Harapan yang merupakan salah satu program percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial dengan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin di dalam upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Permasalahan yang ditemukan ditempat penelitian, di Kecamatan Medan Deli khususnya kelurahan Mabar serta pihak pelaksana dari Dinas Sosial yaitu koordinator dan pendamping PKH. Dinas Sosial yang menjalankan kebijakan ini telah berusaha memberikan kinerja dan perhatian pada permasalahan yang terjadi secara terperinci untuk mencari cara yang tepat menyelesaikannya, kerjasama dan pengawasan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku, meningkatkan kinerja dengan mengevaluasi masyarakat miskin secara bertahap yang dilakukan oleh pihak pelaksana PKH, namun kenyataannya tidak demikian yang terjadi. Kemungkinan hal-hal seperti inilah yang membuat tidak efektifnya peran dari Dinas Sosial Kota Medan dalam menjalankan Program Keluarga Harapan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Di Kecamatan Medan Deli. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, serta melakukan wawancara dengan narasumber sebanyak 4 (empat) orang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan belum terimplementasi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari keempat kategorisasi yang tidak tercapai yaitu adanya Interaksi yang bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di daerah, adanya pengontrolan dengan melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH, adanya tindakan dengan melakukan kegiatan pendamping PKH dan tujuan yang belum tercapai.