Abstract:
Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Mukti
Makmur Kota Subulussalam dapat dilihat bahwa bentuk pengawasan yang
dilakukan adalah dengan penertiban lokasi permukiman liar dan kumuh (slum &
squatters), Peremajaan lingkungan permukiman kurang layak huni dan rawan
bencana alam, Peremajaan lingkungan permukiman tepi sungai, Peremajaan
lingkungan permukiman transmigrasi, Penguatan finasial kelembagaan keuangan
formal dan non formal untuk pembangunan perumahan, Penyediaan permukiman
bagi pegawai industry agroindustri yang berbasis lingkungan, Pengembangan
kawasan perumahan formal dan informal sebagai tempat hunian yang aman,
nyaman dan produktif dengan didukung sarana dan prasarana permukiman yang
memadai serta melestarikan, menata, merevitalisasi dan meremajaan kawasan
permukiman yang memiliki nilai budaya (heritage) untuk mendorong
pertumbuhan wisata di Kota Subulussalam
Hasil Pengawasan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan
Infrastruktur Pedesaan di kampong Mukti Makmur masih belum efektif. Hal ini di
karenakan terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di
kampung Mukti Makmur sehingga harus dilakukan penentuan skala prioritas yang
menyebabkan tidak semua kebutuhan masyarakat dapat di akomodir. Kemudian
pencapaian tujuan yang dilakukan TIPP melalui penyusunan RPLP juga belum
maksimal. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten yang hadir dalam
rapat serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam rapat penyusunan RPLP
membuat dokumen RPLP yang dihasilkan belum sesuai dengan yang dibutuhkan
masyarakat.
Lambatnya dana/anggaran yang masuk ke rekening desa dan ke rekening
BKM juga menyebabkan pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan jadwal
yang ditentukan. Kurangnya kemampuan adaptasi dan tidak adanya komunikasi
yang terjalin dengan baik antara TIPP dan pihak-pihak terkait dengan masayarakat
juga membuat rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat
penyusunan RPLP dan pelaksanaan program.
Kendala lain adalah akses sanitasi yang tidak layak membuat kaum
perempuan dan anak-anak serta kaum renta mengalami kendala dan merasa tidak
aman, khusunya dalam hal buang air besar. Kebanyakan masyarakat belum
memahami dengan maksimal tentang sanitasi yang layak dan pengaruhnya bagi
kehidupan, terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak. Hal ini dikarenakan
masih kurangnya penyuluhan-penyuluhan tentang PHBS khususnya bagi
masyarakat MBR.
