IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH DI KABUPATEN LANGKAT

Abstract

Pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang masih menjadi perhatian, khususnya dalam upaya pembatasan timbulan sampah yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Di Kabupaten Langkat, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 sebagai upaya untuk mengurangi timbulan sampah dan mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah di Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pelaku usaha, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah di Kabupaten Langkat belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, personel, maupun sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dengan pelaku usaha yang lebih mempertimbangkan efisiensi ekonomi, sehingga penggunaan bahan sekali pakai masih cukup tinggi. Tingkat kepatuhan pelaku usaha juga masih bervariasi dan dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran serta keterbatasan fasilitas pendukung. Keberhasilan implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya tercapai, yang ditandai dengan belum meratanya penerapan pengelolaan sampah serta belum adanya perubahan perilaku yang signifikan dari pelaku usaha dan masyarakat. Faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi adanya regulasi yang jelas dan komitmen pemerintah daerah, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya, minimnya fasilitas pendukung, serta kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih optimal melalui peningkatan sumber daya, sosialisasi yang berkelanjutan, serta penyediaan fasilitas pendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif.