Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Abstract

Administrasi Kependudukan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2012 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 9 (sembilan) orang antara lain adalah Sekretaris, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, dan 5 (lima) masyarakat yang sedang mengurus E-KTP. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat dan yang diamanatkan dalam Kebijakan Peraturan Pemerintah tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam hal pelayanan pembuatan E-KTP yang masih belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari sarana dan prasarana yang kurang memadai, tidak adanya kepastian waktu yang jelas terkait penyelesaian E-KTP, sumber daya manusia yang kurang profesional, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan perekaman E-KTP sehingga target perekaman E-KTP belum tercapai. Sehingga kualitas pelayanan pembuatan E-KTP yang masih belum dikatakan maksimal.