DSpace Repository

Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Ranggka Pengelolaan Perumahan Layak Huni

Show simple item record

dc.contributor.author Ratna, Desi
dc.date.accessioned 2020-03-17T04:38:07Z
dc.date.available 2020-03-17T04:38:07Z
dc.date.issued 2020-03-07
dc.identifier.uri http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2667
dc.description.abstract Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman , baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana , sarana , dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah merupakan hal yang sangat penting dan menjadi pokok bagi setiap masyarakat. Rumah sebagai timpat tinggal harus memiliki kualitas keamaan, kenyamanan dan kebersihan. Terpenuhinya kebutuhan dasar rumah yang layak huni harapkan mampu meningkatkan ketahanan hidup masyarakat .kenyaataannya untuk mengwujudkan rumah yang layak huni bukan perkara gampang.Ketidak sanggupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan masayarakat tentang fungsi rumah itu sendiri. Pengelolaan perumahan layak huni adalah untuk memastikan bahwa rumah –rumah tidak layak huni dapat dikelola dengan baik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 dalam rangka pengelolaan perumahan layak huni di Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kulitatif yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh imformasi mendalam serta luas dari banyaknya suatu informasi. Hasil penelitian dari lima orang narasumber menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 dalam rangka pengelolaan perumahan layak huni diKabupaten Serdang Bedagai, pengelolaannya belum terlaksana secara maksimal. Namun tujuan sudah cukup tercapai dengan cukup baik, tetapi tindakan yang dilakukan belum cukup efektif dikarenakan kurangnya personil dalam pengelolaan perumahan tidak layak huni itu sendiri . sementara komunikasi dengan pihak –pihak terkait bejalan baik, sumber daya manusia yang berada di dinas cukup berkompeten dalam menjalankan tugas mengenai pengelolan perumahan . en_US
dc.subject Implementasi en_US
dc.subject pengelolaan en_US
dc.subject perumahan layak huni en_US
dc.title Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Ranggka Pengelolaan Perumahan Layak Huni en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account