IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 7 TAHUN 2018 DALAM RANGKA MEMAKSIMALKAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH ( UPTD ) PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BINJA

Abstract

Unit pelaksanaan teknis daerah pengelolaan sampah merupakan lembaga yang melaksanakan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pengelolaan sampah. Dinas lingkungan hidup kota Binjai dalam mengimplementasikan peraturan walikota dan kebijakan dalam tugas pengelolaan sampah tingkat di kota binjai. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah yang baik merupakan tujuan dari penerapan undang-undang nomor 7 tahun 2018 pasal 2(c) tentang Unit pelaksanaan teknis daerah di kota binjai, disebutkan bahwa “ melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal membuang sampah serta pemanfaatan sampah. Maka dari itu Agar mengetahui kendala yang di hadapi oleh pemerintah kota khususnya kota dinas lingkungan hidup dalam menjalankan wewenangnya dan peraturan walikota yang telah di terapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deksriptif dengan analisis kualitatif serta analisis data yang digunakan dengan mengkaji hasil wawancara yang meliput strategi, program dalam sisitem atau proses pelaksanaan kebijakan, tujuan dan sasaran yang ingin di capai dalam implementasi kebijakan. Adapun teori yang saya gunakan yaitu teori tachjan ( 2006 ) yang dimana dari segi tingkat keberhasilan suatu implementasi yaitu adanya tindakan, adanya unsur pelaksana, adanya program yang di laksanakan, target group atau kelompok sasaran. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan peraturan walikota binjai dalam rangka memaksimalkan tugas unit pelaksana teknis daerah ( UPTD ) pengelolaan sampah di kota binjai belum terimplementasi, Hal ini dapat di buktikan dari program yang telah ditetapkan oleh dinas lingkungan hidup yaitu peraturan walikota kota binjai tentang tugas pokok dan fungsi Uptd dalam pengelolaan sampah yang belum berjalan dengan baik. masih adanya sampah bertebaran di tepi jalan kota, kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan program Uptd, kurangnya komunikasi serta partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.