IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG LARANGAN PERCALOAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA MEDAN

Abstract

Calo merupakan sebuah profesi yang bertujuan untuk melancarkan kegiatan usaha atau transaksi seseorang yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain supaya dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan tentang larangan percaloan dalam pelayanan publik di kota Medan. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan deskriptif dengan analisis kualitatif dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan tentang larangan percaloan dalam pelayanan publik di kota Medan yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dijelaskan pada Pasal 23 yaitu bahwa setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan percaloan dalam setiap pelayanan publik sudah berjalan secara efektif. Akan tetapi masih terdapat hambatan seperti ketidak patuhan masyarakat, kurangnya kesadaran, dan pengawasan yang tidak memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan koordinasi antara berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan kebijakan tersebut. Adapun saran atau rekomendasi yang diberikan adalah peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan larangan percaloan serta melakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih luas dan juga evaluasi dan penyesuaian kebijakan.