DSpace Repository

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA MEDAN

Show simple item record

dc.contributor.author SOLEHA, DINDA PUTRI
dc.date.accessioned 2022-10-22T08:48:08Z
dc.date.available 2022-10-22T08:48:08Z
dc.date.issued 2022-10-22
dc.identifier.uri http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18843
dc.description.abstract Kekerasan terhadap sesama manusia telah memiliki sumber atau alasan yang bermacam-macam, salah satu sumber kekerasan yang diyakini penyebab kekerasan dari laki-laki terhadap perempuan adalah ideologi gender. Kekerasan juga merupakan salah satu masalah sosial yang amat serius, oleh karena itu pemerintah sebagai penyelenggara bertanggung jawab atas kelangsungan dan kesejahteraan rakyatnya melalui program pemberdayaan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berupaya untuk mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi. Tinggi nya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia membuat pemerintah bertindak cepat untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka demikian tujuan pemerintah membuat program ini adalah mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak,melindungi, memberikan rasa aman,memberikan pelayanan kepada korban,dan melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan. Maka aka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan berjalan dengan baik, dikarenakan banyaknya masyrakat dan korban yang merasakan akan gunanya program pencegahan kekerasan tersebut. Penanganan kasus dilaksanakan dengan empat tahapan. Pertama, tahapan pelaporan atau pengaduan dari korban/mitra. Kedua, penerimaan dan pencatatan identitas. Ketiga, tahapan assesmen atau identifikasi korban dan pelaksanaan bidang layanan hukum, atau psikologi, atau layanan kerohaniawan. Keempat, kegiatan terminasi atau pengakhiran pelayanan pada korban. Namun, kendala yang terjadi berupa kurangnya anggaran sosialisasi dari pemerintah tetapi Dinas Pemberdayaan Kota Medan bisa mengatasi nya dengan cara melakukan dengan sosial media dan media cetak. en_US
dc.subject Sosial en_US
dc.subject Kekerasan en_US
dc.subject Pencegahan en_US
dc.subject Perempuan en_US
dc.subject Anak en_US
dc.title IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA MEDAN en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account