Analisis Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pasir Putih Kabupaten Rokan Hilir

Abstract

Kegiatan pengawasan merupakan tahapan akhir dalam manajeman, keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh badan/individu yang melaksanakannya dalam hal ini fungsi pengawasan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep). Pembangunan infrastruktur adalah program kerja fisik yang perlu diawasi segala prosesnya agar keberhasilan dan ketercapaian tujuan pembangunan desa bisa dicapai serta sejalan dengan visi Desa Pasir Putih untuk dapat memajukan , memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur desa. Dalam mengawasi pembangunan infrastruktur Desa Pasir Putih diharapkan BPKep dapat melaksanakan fungsi dengan lebih optimal dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses nya hingga berjalan nya program pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pasir Putih. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dengan memakai pendekatan deskriptif atau studi kasus dan analisis data kualitatif, yaitu menggambarkan dan menjabarkan dengan katakata hasil penelitian yang ditemui di lapangan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini mengenai fungsi pengawasan BPKep dalam program pembangunan infrastruktur desa. Dari hasil penelitian ini di ketahui bahwa dalam mengawasi pembangunan infrastruktur BPKep Pasir Putih belum optimal, standart atau tolak ukur keberhasilan program didasarkan dengan melihat bestek yang didalamnya terdiri dari rincian bahan material, jumlah material, hingga anggaran yang digunakan. Indikator tersebut sangat lemah jika ingin melihat tingkat keberhasilan program. Seharusnya BPKep membuat standart-standart penilaian dengan prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran pembangunan. Namun dari segi partisipatif nya telah melibatkan masyarakat sejak di musrenbangdes hingga proses pembangunan berjalan dan selesai, kendala yang dihadapi dalam pembangunan mampu diatasi bersama-sama dengan bergotong royong dan memanfaatkan swadaya masyarakat.