Analisis Sistem Pengendalian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern yang diterapkan badan pendapatan daerah Kabupaten Langkat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Langkat dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah belum diterapkan secara optimal. Agar pengendalian intern yang digunakan oleh Bapenda berjalan dengan efektif, sistem pengendalian intern pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Dimana sistem pengendalian intern pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan penelitian deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat berupa wawancara dan pengumpulan data-data jumlah target, realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah penerapan Sistem Pengendalian Intern BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat belum optimal dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, kurangnya pengawasan atau peraturan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, kurangnya penyediaan alat komunikasi dan informasi yang disediakan oleh pusat untuk memudahkan kinerja Bapenda dalam penerimaan BPHTB,dan walaupun adanya pihak eksternal yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan, tetapi pemantauan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang rendah dari harga di pasaran serta peraturan dan sanksi yang mengatur tentang NJOP belum sepenuhnya efektif. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah belum diterapkan secara optimal yaitu: (1) Kurangnya Pengendalian dan (2) Terbatasnya sistem yang digunakan untuk mendapatkan informasi, (3) Kurangnya persaingan dalam dunia bekerja