http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/152 Magister Ilmu Hukum Wed, 06 May 2026 12:04:44 GMT 2026-05-06T12:04:44Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30588 PENGARUH OPINI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL DALAM MENJAGA INTEGRITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DEMI MEWUJUDKAN KEADILAN KARUNIA GIAWA, PHILIPYAN Opini publik di media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam menjaga integritas penegakan hukum pidana. Media sosial dapat menjadi platform bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan memantau proses penegakan hukum, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, opini publik yang tidak terkendali juga dapat menyebabkan tekanan pada aparat penegak hukum, sehingga mempengaruhi keputusan dan proses penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji tentang pengaruh opini publik di media sosial dalam menjaga integritas penegakan hukum pidana demi mewujudkan keadilan. penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Opini publik di media sosial memiliki dua sisi dalam penegakan hukum pidana. Di satu sisi, arus opini dapat mendorong transparansi, mengawasi kinerja aparat, dan mempercepat respons terhadap dugaan pelanggaran. Namun di sisi lain, tekanan publik yang masif sering memunculkan trial by social media, membentuk persepsi bersalah sebelum proses hukum berjalan, serta menekan aparat penegak hukum sehingga berpotensi mengganggu independensi penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Opini publik di media sosial dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga integritas penegakan hukum pidana, terutama melalui fungsi pengawasan sosial (social control) yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas aparat penegak hukum. Sorotan publik terhadap dugaan penyimpangan dapat mempercepat evaluasi internal, memperkuat komitmen profesional, serta membantu memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan tidak menyimpang dari koridor hukum. Opini publik di media sosial memiliki implikasi signifikan terhadap integritas penegakan hukum pidana dalam mewujudkan keadilan. Di satu sisi, opini publik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dan mendorong aparat hukum untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel. Namun, di sisi lain, opini publik juga dapat menyebabkan tekanan pada aparat hukum untuk mengambil keputusan yang tidak objektif, sehingga dapat mengkompromikan integritas penegakan hukum. Mon, 27 Apr 2026 00:00:00 GMT http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30588 2026-04-27T00:00:00Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30053 Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan Nilai Kerugian Negara Ditinjau Dari Konsepsi Economic Analysis of Law Ansor Dwiky. S, Abdu Fadli Tesis ini membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan Nilai Kerugian Negara Ditinjau Dari Konsepsi Economic Analysis of Law Latar belakang penelitian ini berangkat dari lemahnya sistem pemidanaan di Indonesia yang masih didominasi paradigma retributif, sehingga kurang memperhatikan aspek pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana ekonomi, khususnya tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Analisis dilakukan melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan, dengan mengacu pada teori Economic Analysis of Law, teori pertanggung jawaban pidana, dan teori restitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan ekonomi berbasis kerugian negara harus diarahkan tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara melalui mekanisme restitusi, perampasan aset, dan denda proporsional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi pendekatan ekonomi dalam formulasi pemidanaan akan meningkatkan efisiensi hukum, mengurangi disparitas putusan, dan memperkuat efek jera. Oleh sebab itu, diperlukan pembentukan pedoman pemidanaan berbasis nilai kerugian, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang analisis ekonomi dan audit forensik, serta penguatan kolaborasi multidisipliner. Dengan demikian, pemidanaan ekonomi dapat mewujudkan tujuan hukum secara komprehensif, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 GMT http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30053 2025-12-11T00:00:00Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30046 KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN POM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KESEHATAN (STUDI KASUS PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL DI MEDAN) ANANDA, DIFA Tindak pidana di bidang kesehatan, khususnya terkait peredaran obat tradisional ilegal, merupakan bentuk kejahatan yang mengancam keselamatan masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi. Modus operandi pelaku semakin beragam, termasuk penyamaran produk dalam bentuk kopi herbal dan jamu tradisional yang ternyata mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) berbahaya. Kondisi ini menuntut adanya penegakan hukum yang efektif dan aparatur yang memiliki kompetensi teknis di bidang kesehatan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) memiliki peran strategis sebagai penyidik lex specialis dengan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana kesehatan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan mekanisme PPNS Badan POM dalam menangani tindak pidana kesehatan, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat di lapangan, serta merumuskan solusi yang dapat ditempuh guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menghubungkannya dengan praktik implementasi di lapangan. Data penelitian diperoleh dari data primer berupa wawancara dengan PPNS BBPOM Medan, aparat kepolisian, dan pihak terkait, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan laporan resmi BBPOM. Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan efektivitas regulasi serta realitas penerapannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS Badan POM memiliki legitimasi hukum yang kuat melalui KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan kedudukannya sebagai penyidik khusus. Mekanisme penyidikan yang dijalankan meliputi pengawasan lapangan, penyelidikan, pengambilan sampel, uji laboratorium, hingga koordinasi dengan Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Akan tetapi, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, birokrasi yang panjang, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Salah satu kasus konkret adalah penindakan BBPOM Medan pada tahun 2025 terhadap peredaran ribuan sachet kopi herbal ilegal dengan nilai ekonomi lebih dari Rp43 juta. Adapun solusi yang ditempuh mencakup peningkatan kapasitas PPNS, pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan, harmonisasi regulasi, serta penguatan koordinasi lintas sektoral dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, meskipun PPNS Badan POM telah memiliki dasar hukum yang jelas dan kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana terpadu, efektivitas perannya masih perlu ditingkatkan melalui modernisasi kelembagaan, penyempurnaan regulasi, dan penguatan sinergi antarpenegak hukum agar mampu memberikan perlindungan hukum maksimal bagi masyarakat. Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 GMT http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30046 2025-12-11T00:00:00Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30045 ANALISIS YURIDIS UNSUR SENGAJA DAN DIRENCANAKAN DALAM TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN ORANG MATI (Studi Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/Pn.Kbj) SELAMAT MARBUN, GUS IRWAN Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Permasalahan utama dalam penerapan pasal ini terletak pada pembuktian unsur ―dengan sengaja dan direncanakan‖, terutama dalam kasus pembunuhan yang dilakukan secara tidak langsung, seperti melalui tindak pidana pembakaran. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN.Kbj yang menjerat pelaku pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo hingga mengakibatkan empat orang meninggal dunia. Kasus ini menunjukkan kompleksitas dalam membuktikan niat dan perencanaan pelaku, serta bagaimana hakim menilai bukti-bukti untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, disertai analisis putusan pengadilan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta yurisprudensi yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teori kepastian hukum, teori pembuktian, dan teori pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kesengajaan dan perencanaan dalam kasus pembunuhan berencana melalui pembakaran dapat dibuktikan dengan melihat niat batin pelaku, alat dan cara yang digunakan, serta adanya tenggang waktu antara niat dan pelaksanaan. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN.Kbj menegaskan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur Pasal 340 KUHP, sehingga dijatuhi pidana berat berupa penjara seumur hidup dan 20 tahun bagi para terdakwa. Penelitian ini menegaskan bahwa pembuktian unsur kesengajaan dan perencanaan harus dilakukan secara cermat dengan memadukan teori hukum dan fakta persidangan, agar tercapai kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 GMT http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30045 2025-12-11T00:00:00Z