<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/36">
<title>Public Administration Science</title>
<link>http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/36</link>
<description>Ilmu Administrasi Negara</description>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31472"/>
<rdf:li rdf:resource="http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31471"/>
<rdf:li rdf:resource="http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31466"/>
<rdf:li rdf:resource="http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31445"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-06-06T04:00:37Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31472">
<title>EFEKTIVITAS FUNGSI DIRECTING UNIT LAYANAN  DISABILITAS DI KANTOR DINAS KETENAGAKERJAAN  KOTA MEDAN</title>
<link>http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31472</link>
<description>EFEKTIVITAS FUNGSI DIRECTING UNIT LAYANAN  DISABILITAS DI KANTOR DINAS KETENAGAKERJAAN  KOTA MEDAN
FITRIANI, NOVIA
Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan &#13;
yang layak, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan seperti &#13;
diskriminasi, keterbatasan akses informasi, serta belum optimalnya pelayanan &#13;
ketenagakerjaan yang inklusif. Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Dinas &#13;
Ketenagakerjaan Kota Medan hadir sebagai upaya pemerintah dalam &#13;
menjembatani kebutuhan tersebut, namun efektivitas pelaksanaan fungsi directing &#13;
masih perlu dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas fungsi &#13;
directing pada ULD di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan menggunakan &#13;
teori fungsi directing yang dikemukakan oleh Mahardika yang meliputi indikator &#13;
pengarahan, pembinaan, komunikasi manajerial, koordinasi, dan motivasi. Metode &#13;
penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan analisis data &#13;
kualitatif melalui teknik wawancara semi terstruktur kepada informan yang terdiri &#13;
dari pihak dinas dan pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa &#13;
efektivitas fungsi directing berada pada kategori cukup efektif namun belum &#13;
optimal, di mana aspek pengarahan dan pembinaan telah berjalan cukup baik &#13;
meskipun belum merata, aspek koordinasi dinilai efektif karena mampu &#13;
menciptakan keselarasan kerja dan mendukung kelancaran pelayanan, sedangkan &#13;
aspek komunikasi manajerial dan motivasi belum efektif karena penyampaian &#13;
informasi belum merata, komunikasi dua arah belum optimal, serta motivasi belum &#13;
mampu meningkatkan partisipasi dan kepercayaan diri pengguna layanan secara &#13;
signifikan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pada aspek komunikasi dan &#13;
motivasi serta penguatan pada aspek pengarahan dan pembinaan agar pelayanan &#13;
ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas dapat berjalan lebih optimal dan &#13;
inklusif.
</description>
<dc:date>2026-04-18T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31471">
<title>EFEKTIVITAS PELAYANAN DIGITAL E-SIGNAL  DI SAMSAT SARILAMAK KABUPATEN LIMA  PULUH KOTA</title>
<link>http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31471</link>
<description>EFEKTIVITAS PELAYANAN DIGITAL E-SIGNAL  DI SAMSAT SARILAMAK KABUPATEN LIMA  PULUH KOTA
FAUZANA, TILANI NAYLA
Pelayanan publik berbasis digital merupakan salah satu upaya pemerintah &#13;
dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu inovasi &#13;
pelayanan tersebut adalah penerapan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) &#13;
yang memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan &#13;
bermotor secara online tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Penelitian &#13;
ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan digital e-signal di samsat &#13;
Sarilamak kabupaten Lima Puluh Kota. Namun dalam pelaksanaannya masih &#13;
ditemukan beberapa kendala seperti gangguan sistem aplikasi, jaringan internet &#13;
yang tidak stabil, serta masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat dalam &#13;
menggunakan layanan digital. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif &#13;
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian &#13;
menunjukkan bahwa pelayanan digital e-Signal di Samsat Sarilamak telah berjalan &#13;
cukup efektif namun belum optimal. Hal ini dapat dibuktikan dalam kategorisasi &#13;
goal attainment tujuan layanan sudah tercapai yaitu meningkatkan kemudahan dan  &#13;
mempercepat proses pembayaran pajak kendaraan. Akan tetapi pada kategorisasi &#13;
adaptation masyarakat masih mengalami kendala tidak bisa login aplikasi, &#13;
gangguan internet, sistem error sehingga data kendaraan tidak muncul. Kemudian &#13;
pada kategorisasi integration dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis &#13;
seperti kegagalan transaksi akibat gangguan jaringan atau sistem eror, serta kasus &#13;
saldo yang sudah terpotong tapi belum terbaca dalam sistem. Dan pada kategorisasi &#13;
latency berjalan baik dan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat apalagi &#13;
yang tinggal jauh dari samsat. Namun masih diperlukan sosialisasi kepada &#13;
masyarakat agar penggunaan aplikasi lebih optimal.
</description>
<dc:date>2026-04-09T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31466">
<title>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KANTOR DP3APMPPKB KOTA MEDAN</title>
<link>http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31466</link>
<description>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KANTOR DP3APMPPKB KOTA MEDAN
NAJWA, AQIILA GAUTAMA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan &#13;
perlindungan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kantor &#13;
DP3APMPPKB Kota Medan. Objek penelitian difokuskan pada pelaksanaan &#13;
kebijakan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Gubernur &#13;
Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019, serta peran DP3APMPPKB sebagai &#13;
lembaga pelaksana dalam memberikan pelayanan, pendampingan, dan &#13;
pemberdayaan korban KDRT. Metode penelitian yang digunakan adalah &#13;
pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui &#13;
wawancara dengan informan kunci, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. &#13;
Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi &#13;
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori &#13;
implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang menekankan pada aspek isi &#13;
kebijakan dan konteks implementasi untuk memahami faktor pendukung dan &#13;
penghambat pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa &#13;
implementasi kebijakan perlindungan KDRT di DP3APMPPKB Kota Medan &#13;
telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek koordinasi antar lembaga serta &#13;
penyediaan layanan bagi korban. Namun demikian, masih terdapat berbagai &#13;
kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, belum &#13;
optimalnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya kesadaran masyarakat &#13;
terhadap isu KDRT. Faktor pendukung implementasi meliputi adanya regulasi &#13;
yang jelas dan komitmen lembaga pelaksana, sedangkan faktor penghambat &#13;
berasal dari aspek kelembagaan dan kondisi sosial budaya masyarakat.
</description>
<dc:date>2026-04-18T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31445">
<title>IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10  TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PENGATURAN  LALU LINTAS DAN PUNGUTAN LIAR  DI KOTA MEDAN</title>
<link>http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31445</link>
<description>IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10  TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PENGATURAN  LALU LINTAS DAN PUNGUTAN LIAR  DI KOTA MEDAN
DAMANIK, WULAN AZANI
Permasalahan kemacetan dan ketidaktertiban lalu lintas di Kota Medan &#13;
mendorong munculnya pengatur lalu lintas tidak resmi (Pak Ogah) yang sering &#13;
disertai praktik pungutan liar, sehingga pemerintah menetapkan Peraturan Daerah &#13;
Nomor 10 Tahun 2021 untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan. Penelitian &#13;
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan tersebut. &#13;
Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui &#13;
observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori &#13;
implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber &#13;
daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa &#13;
implementasi telah dilakukan melalui sosialisasi dan penertiban, namun belum &#13;
berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya, kurangnya konsistensi dalam &#13;
penertiban, serta belum adanya tindak lanjut yang berkelanjutan. Selain itu, &#13;
sebagian masyarakat masih menganggap keberadaan Pak Ogah membantu &#13;
kelancaran lalu lintas di titik tertentu. Dengan demikian, implementasi kebijakan &#13;
ini belum efektif, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, &#13;
konsistensi dalam penegakan aturan, serta penguatan sumber daya dan solusi &#13;
sosial bagi pelaku agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.
</description>
<dc:date>2026-03-06T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
