http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/152 Magister Ilmu Hukum 2026-05-26T14:48:39Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30899 ASPEK HUKUM PEMANFAATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA HARMAYNI, HERMAN Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah elemen penting dari reformasi birokrasi dalam upaya mencapai pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis posisi hukum penggunaan SPBE dalam pelaksanaan administrasi negara di Indonesia, mengevaluasi masalah hukum yang muncul dalam penerapannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, serta merumuskan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendukung keberhasilan implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui literatur serta wawancara dengan pejabat di Disdukcapil Kota Medan. Analisis dilakukan menggunakan tiga teori hukum, yaitu teori kepastian hukum, teori pemanfaatan hukum, dan teori kewenangan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari segi normatif, penggunaan SPBE memiliki landasan hukum yang kokoh yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai SPBE dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terkait Administrasi Kependudukan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya infrastruktur teknologi informasi, rendahnya kemampuan literasi digital di beberapa kalangan masyarakat, serta antrean yang panjang dalam layanan langsung meskipun layanan daring telah disediakan. Berdasarkan analisis menggunakan teori kewenangan hukum, penerapan SPBE di Disdukcapil Kota Medan terbukti efektif secara normatif dan struktural, meskipun secara sosiologis masih perlu perbaikan. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan sosialisasi mengenai literasi digital bagi masyarakat, penguatan kebijakan internal, serta komitmen dari pihak pimpinan yang konsisten untuk mewujudkan layanan administrasi kependudukan berbasis elektronik secara optimal dan berkelanjutan. 2026-04-16T00:00:00Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30801 ANALISIS PROSES PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (STUDI DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA) MADA RITONGA, RIZKI DOLI Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu alat yang memegang peran penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahtraan masyarakat sesuai dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian maka APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat. Metode penelitian dapat diartikan sebagai semua metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian. Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan pendekatan peraturan perundang - undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimulai dengan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara serta dilanjutakan dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang memiliki kedudukan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah daerah. Masyarakat, sebagai pemegang kedaulatan, memiliki keterbatasan untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Penyusunan APBD merupakan proses yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga politis dan yuridis. APBD sebagai produk hukum daerah ditetapkan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Proses penyusunan APBD oleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa APBD merupakan instrumen kebijakan yang memiliki dimensi hukum, politik, dan administratif secara sekaligus. Dalam proses penyusunan APBD, DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah. Pengambilan keputusan bersama dalam penetapan APBD menunjukkan bahwa proses tersebut merupakan puncak dari seluruh tahapan perencanaan dan pembahasan anggaran daerah yang dilaksanakan secara bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Penyusunan APBD oleh pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu sebaiknya dilaksanakan dengan lebih partisipatif dan transparan. Kedudukan DPRD Kabupaten Labuhanbatu dalam penyusunan APBD perlu terus diperkuat. 2026-04-24T00:00:00Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30763 HASIL AUDIT AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI DASAR PENETAPAN KERUGIAN NEGARA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 58/Pid.Sus.TPK/2022/PN. Mdn) HARAHAP, HERMAN Penelitian ini berangkat dari problematika yuridis mengenai kaburnya batas kewenangan dalam penetapan kerugian negara, khususnya akibat penggunaan hasil audit Akuntan Publik dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi. Secara normatif, kewenangan tersebut merupakan atribusi konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan, namun dalam praktik peradilan, termasuk dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 58/Pid.Sus.TPK/2022/PN. Mdn, hasil audit akuntan publik digunakan sebagai dasar pembuktian kerugian negara. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara norma hukum administrasi dan praktik penegakan hukum, yang berimplikasi pada ketidakjelasan legitimasi penetapan kerugian negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum administrasi, hasil audit akuntan publik tidak memiliki kewenangan atributif dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai penetapan kerugian negara yang sah, melainkan hanya sebagai alat bukti yang bersifat komplementer. Namun, dalam praktik peradilan, terjadi perluasan makna pembuktian yang menempatkan hasil audit tersebut seolah olah memiliki kedudukan setara dengan lembaga yang berwenang. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran fungsi kewenangan dari ranah administratif ke ranah yudisial yang bersifat pragmatis, tetapi tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip legalitas. Implikasi dari kondisi tersebut adalah munculnya inkonsistensi yuridis yang serius, berupa kaburnya batas antara kewenangan atribusi lembaga negara dan peran pihak privat, yang pada akhirnya berpotensi mereduksi prinsip legalitas dan merusak struktur hukum keuangan negara. Lebih jauh, praktik ini membuka ruang terjadinya legitimasi semu terhadap kerugian negara yang tidak ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, sehingga berisiko menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan hasil audit akuntan publik dalam perkara korupsi seharusnya dibatasi secara ketat hanya sebagai alat bantu pembuktian, bukan sebagai dasar penetapan kerugian negara. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma hukum yang menegaskan batas kewenangan, serta konsistensi hakim dalam menempatkan kerugian negara sebagai konsep hukum publik yang tunduk pada prinsip legalitas secara ketat. 2026-04-18T00:00:00Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30762 PENGUATAN KEWENANGAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENATAAN SEMPADAN SUNGAI DALAM MEWUJUDKAN TATA RUANG WILAYAH BERKELANJUTAN DI SUMATERA UTARA Alviemuna Nasution, Reyhana Kawasan sempadan sungai di Sumatera Utara mengalami degradasi serius akibat alih fungsi lahan, permukiman liar, dan lemahnya penegakan hukum tata ruang. Persoalan mendasar adalah kesenjangan antara das sollen dan das sein regulasi yang mengatur sempadan sungai secara normatif sudah komprehensif, namun lemahnya kewenangan kelembagaan pemerintah daerah menyebabkan regulasi tidak berjalan efektif di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penataan ruang sempadan sungai yang berkelanjutan berlandaskan prinsip sustainable development, keterpaduan tata ruang, dan perlindungan kawasan lindung sebagaimana diamanatkan UU Penataan Ruang dan UU Sumber Daya Air. Kewenangan kelembagaan pemerintah daerah Sumatera Utara menghadapi fragmentasi kewenangan antar-lembaga, tumpang tindih regulasi pasca UU Cipta Kerja, lemahnya kapasitas pengawasan, serta kesenjangan regulasi daerah dengan nasional. Implementasi penguatan kewenangan kelembagaan memerlukan model tiga pilar: penguatan regulasi melalui harmonisasi RTRW, penguatan kapasitas kelembagaan melalui SDM, teknologi geospasial, dan PPNS tata ruang, serta penguatan koordinasi melalui forum collaborative governance yang terlembaga dan mengikat secara hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kewenangan kelembagaan pemerintah daerah merupakan prasyarat utama terwujudnya tata ruang sempadan sungai yang berkelanjutan di Sumatera Utara, dengan kepastian hukum dan akuntabilitas kelembagaan sebagai fondasinya. 2026-04-24T00:00:00Z