Magister Ilmu Hukum http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/152 2026-04-12T12:09:42Z 2026-04-12T12:09:42Z Ansor Dwiky. S, Abdu Fadli http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30053 2026-02-13T03:01:01Z 2025-12-11T00:00:00Z

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan Nilai Kerugian Negara Ditinjau Dari Konsepsi Economic Analysis of Law Ansor Dwiky. S, Abdu Fadli Tesis ini membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan Nilai Kerugian Negara Ditinjau Dari Konsepsi Economic Analysis of Law Latar belakang penelitian ini berangkat dari lemahnya sistem pemidanaan di Indonesia yang masih didominasi paradigma retributif, sehingga kurang memperhatikan aspek pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana ekonomi, khususnya tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Analisis dilakukan melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan, dengan mengacu pada teori Economic Analysis of Law, teori pertanggung jawaban pidana, dan teori restitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan ekonomi berbasis kerugian negara harus diarahkan tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara melalui mekanisme restitusi, perampasan aset, dan denda proporsional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi pendekatan ekonomi dalam formulasi pemidanaan akan meningkatkan efisiensi hukum, mengurangi disparitas putusan, dan memperkuat efek jera. Oleh sebab itu, diperlukan pembentukan pedoman pemidanaan berbasis nilai kerugian, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang analisis ekonomi dan audit forensik, serta penguatan kolaborasi multidisipliner. Dengan demikian, pemidanaan ekonomi dapat mewujudkan tujuan hukum secara komprehensif, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

2025-12-11T00:00:00Z ANANDA, DIFA http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30046 2026-02-04T03:15:59Z 2025-12-11T00:00:00Z

KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN POM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KESEHATAN (STUDI KASUS PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL DI MEDAN) ANANDA, DIFA Tindak pidana di bidang kesehatan, khususnya terkait peredaran obat tradisional ilegal, merupakan bentuk kejahatan yang mengancam keselamatan masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi. Modus operandi pelaku semakin beragam, termasuk penyamaran produk dalam bentuk kopi herbal dan jamu tradisional yang ternyata mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) berbahaya. Kondisi ini menuntut adanya penegakan hukum yang efektif dan aparatur yang memiliki kompetensi teknis di bidang kesehatan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) memiliki peran strategis sebagai penyidik lex specialis dengan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana kesehatan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan mekanisme PPNS Badan POM dalam menangani tindak pidana kesehatan, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat di lapangan, serta merumuskan solusi yang dapat ditempuh guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menghubungkannya dengan praktik implementasi di lapangan. Data penelitian diperoleh dari data primer berupa wawancara dengan PPNS BBPOM Medan, aparat kepolisian, dan pihak terkait, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan laporan resmi BBPOM. Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan efektivitas regulasi serta realitas penerapannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS Badan POM memiliki legitimasi hukum yang kuat melalui KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan kedudukannya sebagai penyidik khusus. Mekanisme penyidikan yang dijalankan meliputi pengawasan lapangan, penyelidikan, pengambilan sampel, uji laboratorium, hingga koordinasi dengan Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Akan tetapi, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, birokrasi yang panjang, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Salah satu kasus konkret adalah penindakan BBPOM Medan pada tahun 2025 terhadap peredaran ribuan sachet kopi herbal ilegal dengan nilai ekonomi lebih dari Rp43 juta. Adapun solusi yang ditempuh mencakup peningkatan kapasitas PPNS, pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan, harmonisasi regulasi, serta penguatan koordinasi lintas sektoral dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, meskipun PPNS Badan POM telah memiliki dasar hukum yang jelas dan kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana terpadu, efektivitas perannya masih perlu ditingkatkan melalui modernisasi kelembagaan, penyempurnaan regulasi, dan penguatan sinergi antarpenegak hukum agar mampu memberikan perlindungan hukum maksimal bagi masyarakat.

2025-12-11T00:00:00Z SELAMAT MARBUN, GUS IRWAN http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30045 2026-02-04T03:11:34Z 2025-12-11T00:00:00Z

ANALISIS YURIDIS UNSUR SENGAJA DAN DIRENCANAKAN DALAM TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN ORANG MATI (Studi Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/Pn.Kbj) SELAMAT MARBUN, GUS IRWAN Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Permasalahan utama dalam penerapan pasal ini terletak pada pembuktian unsur ―dengan sengaja dan direncanakan‖, terutama dalam kasus pembunuhan yang dilakukan secara tidak langsung, seperti melalui tindak pidana pembakaran. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN.Kbj yang menjerat pelaku pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo hingga mengakibatkan empat orang meninggal dunia. Kasus ini menunjukkan kompleksitas dalam membuktikan niat dan perencanaan pelaku, serta bagaimana hakim menilai bukti-bukti untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, disertai analisis putusan pengadilan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta yurisprudensi yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teori kepastian hukum, teori pembuktian, dan teori pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kesengajaan dan perencanaan dalam kasus pembunuhan berencana melalui pembakaran dapat dibuktikan dengan melihat niat batin pelaku, alat dan cara yang digunakan, serta adanya tenggang waktu antara niat dan pelaksanaan. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN.Kbj menegaskan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur Pasal 340 KUHP, sehingga dijatuhi pidana berat berupa penjara seumur hidup dan 20 tahun bagi para terdakwa. Penelitian ini menegaskan bahwa pembuktian unsur kesengajaan dan perencanaan harus dilakukan secara cermat dengan memadukan teori hukum dan fakta persidangan, agar tercapai kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

2025-12-11T00:00:00Z KARO KARO, RALO REJEKI http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30044 2026-02-04T02:55:30Z 2025-12-11T00:00:00Z

PERAN IMIGRASI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan) KARO KARO, RALO REJEKI Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk extraordinary crime yang bersifat transnasional dan terorganisir, sehingga menuntut keterlibatan negara secara komprehensif dalam aspek pencegahan maupun penindakan. Indonesia sebagai negara sumber, transit, dan tujuan perdagangan orang menghadapi tantangan serius karena faktor geografis, ekonomi, serta lemahnya sistem pengawasan perbatasan. Dalam konteks ini, Imigrasi memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam mengawasi lalu lintas orang lintas batas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi regulasi terkait peran Imigrasi dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang, menelaah implementasi peran Imigrasi di lapangan melalui data empiris, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang ditempuh oleh petugas keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiolegal. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dan petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, sementara data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai efektivitas regulasi serta praktik keimigrasian dalam pencegahan perdagangan orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan hukum terkait peran Imigrasi dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang telah memiliki dasar yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta berbagai peraturan pelaksana yang diperkuat dengan ratifikasi Protokol Palermo 2000. Implementasi di lapangan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan, verifikasi biometrik, wawancara calon penumpang, serta koordinasi dengan instansi terkait. Akan tetapi, praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemanfaatan teknologi deteksi dini, serta paradigma penanganan korban yang belum sepenuhnya berbasis perlindungan. Peran Imigrasi dalam pencegahan perdagangan orang sudah memiliki legitimasi hukum yang jelas namun belum optimal secara implementatif. Solusi yang diperlukan adalah harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan dan teknologi pengawasan, peningkatan profesionalitas petugas, serta optimalisasi kerja sama antarinstansi maupun kerja sama internasional. Dengan demikian, Imigrasi dapat menjalankan perannya secara efektif sebagai benteng negara sekaligus pelindung warga dari praktik perdagangan orang.

2025-12-11T00:00:00Z